Rabu, 07 Mar 2018 15:06 WIB
Soal Syariah, Indonesia Masih Kalah dari Malaysia
Foto: Pool/Arbi Anugrah.
Jakarta - Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, soal bisnis syariah baik keuangan mulai dari asuransi sampai perbankan, Indonesia selalu kalah dari negara tetangga, Malaysia.
Pengamat Ekonomi Syariah M Syakir Sula menjelaskan, Indonesia memang kalah beberapa langkah dari Malaysia soal industri syariah. Hal ini karena kurangnya dukungan dari pemerintah. Sekedar informasi share perbankan syariah di Indonesia masih kurang dari 5% dari total aset perbankan konvensional.
"Saya sering diskusi di Malaysia, mereka bilang 'kita di Malaysia pemerintahnya support, semuanya wajib syariah tidak ada yang berani melawan' jadi semua dana pemerintah harus menggunakan prinsip syariah," kata Syakir dalam diskusi Prudential, Syariah Untuk Semua di Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Dia menjelaskan, di Malaysia untuk anggaran negara harus masuk dulu ke sistem bank syariah kemudian baru diijinkan masuk ke bank konvensional.
"Support pemerintah mereka (Malaysia) sangat besar untuk mendorong pertumbuhan syariah. Nah kita di sini baru mulai didukung dengan adanya komite nasional keuangan syariah (KNKS)," imbuh dia.
Syakir menjelaskan dari riset Islamic Development Bank (IDB) yang menyatakan syariah di Indonesia tidak sebesar di luar negeri akibat kurangnya peran pemerintah dalam membantu pengembangan.
"Memang salah satunya adalah ada lembaga yang benar-benar fokus mengembangkan syariah. Nah pemerintah kita sudah mulai dengan KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi ini," ujar dia.
Syakir optimistis, tahun depan industri syariah akan menggeliat karena akan digerakkan dari istana negara. Mulai dari bank, asuransi syariah, pembiayaan syariah hingga pembiayaan mikro.
(ang/ang)
Pengamat Ekonomi Syariah M Syakir Sula menjelaskan, Indonesia memang kalah beberapa langkah dari Malaysia soal industri syariah. Hal ini karena kurangnya dukungan dari pemerintah. Sekedar informasi share perbankan syariah di Indonesia masih kurang dari 5% dari total aset perbankan konvensional.
"Saya sering diskusi di Malaysia, mereka bilang 'kita di Malaysia pemerintahnya support, semuanya wajib syariah tidak ada yang berani melawan' jadi semua dana pemerintah harus menggunakan prinsip syariah," kata Syakir dalam diskusi Prudential, Syariah Untuk Semua di Jakarta, Rabu (7/3/2018).
Dia menjelaskan, di Malaysia untuk anggaran negara harus masuk dulu ke sistem bank syariah kemudian baru diijinkan masuk ke bank konvensional.
"Support pemerintah mereka (Malaysia) sangat besar untuk mendorong pertumbuhan syariah. Nah kita di sini baru mulai didukung dengan adanya komite nasional keuangan syariah (KNKS)," imbuh dia.
Syakir menjelaskan dari riset Islamic Development Bank (IDB) yang menyatakan syariah di Indonesia tidak sebesar di luar negeri akibat kurangnya peran pemerintah dalam membantu pengembangan.
"Memang salah satunya adalah ada lembaga yang benar-benar fokus mengembangkan syariah. Nah pemerintah kita sudah mulai dengan KNKS yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi ini," ujar dia.
Syakir optimistis, tahun depan industri syariah akan menggeliat karena akan digerakkan dari istana negara. Mulai dari bank, asuransi syariah, pembiayaan syariah hingga pembiayaan mikro.
Baca juga: Bank Syariah Riba atau Tidak? |
