Follow detikFinance
Kamis, 08 Mar 2018 15:29 WIB

Kata Eks Bos OJK Soal Investasi Bodong yang Masih Merajalela

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis 57 daftar investasi bodong yang beredar di masyarakat. Ke-57 entitas tersebut sejatinya sudah diminta menghentikan kegiatannya. Sebab, sangat merugikan masyarakat.

Mantan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad berbagi tips agar masyarakat tak lagi tertipu dengan kegiatan yang berujung pada penipuan ini.

Dia menilai, masih banyaknya entitas bodong yang mengatas namakan investasi dikarenakan permintaan dari masyarakat yang memang banyak.

"Ini kan prinsip supply dan demand, karena kalau suplainya ada di tawari oleh perusahaan tapi kalau demand-nya nggak ada kan nggak ada juga," kata Muliaman di Jakarta, Kamis (8/3/2018).



Oleh karena itu, kata kunci yang paling penting agar terhindar dari rayuan investasi bodong adalah edukasi. Dia mengatakan dengan pengetahuan yang tinggi, masyarakat tidak bakal terbuai dengan iming-iming yang ditawarkan oleh perusahaan bodong.

"Saya kira itu pentingnya edukasi, kalau edukasinya baik kalaupun ditawari orang tapi dirinya sudah paham kan berkurang juga. Jadi edukasi keuangan kepada masyarakat itu menjadi bagian yang tidak terhenti, terus saja," ungkap dia.

Masih banyaknya masyarakat yang terjebak pada kegiatan investasi bodong ini juga karena ingin mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat dengan cepat.



"Dan karena produk yang tidak transparan dan lain sebagainya. Itu demand supai itu tetap jalan," jelas dia.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar meneliti terlebih dahulu izin sebuah perusahaan investasi sebelum ikut bergabung. Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mengenai entitas tersebut bodong atau tidaknya kepada OJK melalui call center di 15655.

"Masyarakat kan perlu memiliki pengetahuan keuangan agar memiliki opsi berinvestasi lebih banyak, bukan enggak boleh tapi dilandasi dengan pengetahuan yang lebih kuat, di situlah akses masyarakat kepada informasi investasi dibuka. Kan masyarakat ingin nanya tapi kesiapa, ya ke OJK," tutup dia.

(eds/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed