Follow detikFinance
Rabu, 14 Mar 2018 19:13 WIB

DPR Gali Data Calon Pejabat BI

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Perry Warjiyo (Foto: Ari Saputra/detikcom) Foto: Perry Warjiyo (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menggali informasi mengenai calon gubernur Bank Indonesia (BI) dan para calon deputi gubernur BI.

Komisi XI DPR mulai melakukan pembahasan sejak pukul 14.00 WIB secara tertutup dan baru rampung dilakukan pada pukul 17.15 WIB.

Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate mengatakan penggalian informasi ini rangkaian pemeriksaan yang dilakukan DPR sebelum masuk tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Komisi XI mendapat tugas dari Bamus terkait dengan Fit and Proper Test Deputi Gubernur Indonesia pengganti Pak Perry dan calon gubernur BI pengganti pak Agus. Dalam rangka melakukan fit and proper test biasanya kami mengumpulkan data-data terkait figure, yang akan dikumpulkan dari dua sumber negara, BIN apakah ada catatn penting dari BIN, kedua dari PPATK apakah punya catatan-catatan penting sebelum nanti keputusan diambil," kata Johnny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Pertemuan Komisi XI dengan BIN dan PPATK juga hanya mengkonfirmasi mengenai data yang sudah ada terkait para calon pejabat di Bank Senteral.

Ini hanya mengkonfirmasi mengenai data yang kami miliki, dan apakah masih ada data yang belum kami miliki," jelas dia.

Data yang diperiksa, kata Johnny secara menyeluruh akan diperiksa, atau semua data yang menyangkut dengan para calon deputi gubernur dan calon gubernur BI itu sendiri.

"Data soal figure, kan data menyeluruh, ya data menyeluruh, saya belum tahu apa yang diberikan BIN, tapi mestinya dalam diskusi ada informasi yang belum didapat akan dikonfirmasi data, kan sudah ada cv, mengkonfirmasi, yang paling penting figure yang terpilih kompetensinya. Clear, informasi intelejennya clear, PPATK clear, kan kita punya pejabat," jelas dia.

Data yang dipegang oleh seluruh anggota Komisi XI DPR juga merupakan data yang sudah berulang kali dicek oleh pihak pemerintah.

"Karena data yang dikirim itu biasanya sudah melalui recheck dari kantor presiden sudah melakukan rekonfirmasi, screening terhadap data, di sini hanya merekonfirmasi kembali, kami meyakini kalau tidak terjadi yang ektrem akan berlanjut," tutup dia. (zul/zul)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed