BI Terus Berupaya Kembalikan Rupiah ke Level Rp 9.300/US$

BI Terus Berupaya Kembalikan Rupiah ke Level Rp 9.300/US$

- detikFinance
Rabu, 13 Jul 2005 13:12 WIB
Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan terus berupaya mengembalikan nilai tukar rupiah hingga level Rp 9.300 per dolar AS, sebagaimana ditargetkan dalam APBN-P 2005. BI akan mengembalikan nilai tukar rupiah melalui sejumlah kebijakan dan juga intervensi.Penegasan tersebut disampaikan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah usai mengikuti Seminar Nasional bertajuk "Langkah-langkah strategis pemulihan ekonomi Indonesia" di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (13/7/2005).Rata-rata nilai tukar rupiah selama triwulan II-2005 mencapai Rp 9.556 per dolar AS, yang berarti di atas asumsi APBN-P 2005 di kisaran Rp 9.300 per dolar AS. Rupiah tercatat sebagai mata uang paling buruk kinerjanya se-Asia. Bahkan pada 4 Mei, nilai tukar rupiah sempat menembus level terendahnya dalam 3 tahun terakhir di level Rp 9.870 per dolar AS."Kita ingin mencapai Rp 9.300. Untuk itu, akan kita usahakan dengan berbagai kebijakan," tegas Burhanuddin.Diakui Burhanuddin, volatilitas tukar mengalami peningkatan dari biasanya, yakni sekitar 0,9 persen menjadi 1,3 persen. Burhanuddin menegaskan, BI akan berupaya meredam gejolak nilai tukar rupiah. "Kita mencoba mengurangi volatilitas itu melalui berbagai cara baik melalui instrumen moneter maupun kehadiran kita di pasar," tegas Burhanuddin. Ketika ditanya mengenai tanggapan anggota Komisi XI DPR RI yang menyatakan bahwa intervensi merupakan kebijakan yang tidak populer, Burhanuddin menegaskan, intervensi merupakan salah satu elemen kebijakan BI yang penting dalam menjaga volatilitas. "Kalau itu menurut BI masih proper dilakukan, kita akan lakukan. Anggapan seperti itu kita akan melihat sebagai tugas kita," ujar Burhanuddin.Mengenai repatriasi dolar AS sebagai salah satu upaya menahan gejolak rupiah, Burhanuddin mengatakan, masalah tersebut masih dalam konteks diskusi. "Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, siapa sebetulnya yang menjadi pengekspor itu harus diidentifikasi. Jangan-jangan sebetulnya sebagian dari pengekspor itu adalah perusahaan asing," katanya. (qom/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads