Follow detikFinance
Jumat, 25 Mei 2018 17:13 WIB

Jumlah Aset Industri Gadai Capai Rp 51 T Lebih

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset dari seluruh industri perdagaian tanah air sudah mencapai Rp 51 triliun lebih. Sebagian besar aset tersebut milik PT Pegadaian (Persero).

Deputi Komisioner Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Mochammad Ihsanuddin menjelaskan, total aset milik PT Pegadaian hingga Maret 2018 mencapai Rp 50,9 triliun. Sementara untuk aset perusahaan pergadaian Rp 597 miliar.

Catatan aset perusahaan pergadaian swasta tersebut berasal dari 24 usaha gadai yang sudah menghadap ke OJK. Terdiri dari 10 perusahaan pergadaian yang sudah berizin dan 14 yang sudah mendaftar.

"Jadi 24 tadi jumlahnya dengan satu perusahaan saja sudah jauh (seperti) bumi sama langit. Sehingga memelihara yang baru estra hati-hati, agar mereka bekerja dengan baik," tuturnya di Gedung OJK, Jumat (25/5/2018).

Tak hanya berbeda jauh dari sisi aset, PT Pegadaian (Persero) juga memiliki ekuitas yang jauh lebih besar dari pergadaian swasta. Hingga Maret 2018 PT Pegadaian (Persero) memiliki ekuitas hingga Rp 18,9 triliun, sementara total ekuitas dari 24 perusahaan pergadaian itu hanya Rp 86 miliar.

Namun OJK bersama dengan PT Pegadaian melakukan pendataan, hasilnya ada 587 perusahaan gadai yang belum terdaftar dan memiliki izin. Sebenarnya melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.15/2016 seluruh perusahaan pergadaian mengharuskan seluruh badan usaha pergadaian harus memiliki izin.

POJK yang diterbitkan pada 29 Juli 2016 itu sebenarnya sudah memberi waktu kepada usaha gadai selama 2 tahun hingga 29 Juli 2018 untuk pendaftaran. Sementara untuk batas waktu pengajuan izin hingga 29 Juli 2019.

Berdasarkan POJK tersebut usaha gadai harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Kepemilikan sahamnya dilarang dimiliki langsung atau tidak langsung oleh perorangan atau badan pihak asing. Kecuali kepemilikannya dilakukan melalui pasar modal.

Usaha gadai juga harus memiliki modal disetor Rp 500 juta untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, dan Rp 2,5 miliar untuk lingkup wilayah usaha provinsi. Modal tersebut harus disetor secara tunai dan penuh atas nama perusahaan pergadaian pada bank umum ataupun bank umum syariah di Indonesia. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed