Agar Utang LN Efektif, Kinerja Tim Penilai Pinjaman Digenjot

Jakarta - Pinjaman luar negeri yang diteruskan ke pemerintah daerah (pemda) diibaratkan seperti taksi yang berhenti namun argonya jalan terus. Untuk itu, Departemen Keuangan akan mengoptimalisasi tim penilai pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan ke daerah. "Pinjaman luar negeri seperti taksi yang berhenti tapi argonya jalan terus. Kita bayar komitmen fee, padahal proyeknya tidak jalan," kata Kepala Badan Pengkajian Keuangan Ekonomi dan Kerjasama Internasional (Bapeki) Anggito Abimanyu di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7/2005).Menurut Anggito, optimalisasi pinjaman luar negeri ini penting agar suatu proyek sebelum dinegosiasikan kepada peminjam mendapat studi kelayakan yang memadai. Dengan demikian, proyek tersebut tidak berhenti di tengah jalan akibat ketidaksiapan infrastruktur dan juga daerah yang menerima penerusan pinjaman. Terkait strategi pinjaman luar negeri, Anggito mengatakan bahwa saat ini konsepnya tengah disusun oleh Bappenas dan juga Depkeu. Khusus di Depkeu, ada tiga instansi yang terlibat dalam pinjaman luar negari yakni, yakni pertama, Ditjen Anggaran untuk menentukan berapa kebutuhan pinjaman luar negeri. Kedua, Bapeki, yang menentukan penilaian kelayakan pinjaman dan ketiga, Ditjen Perbendaharaan Negara untuk mengatur arus kas dan kesepakatan utang."Meski lead-nya Bappenas, tapi boleh saya katakan bahwa sekarang ini falsafahnya kita meminjam hanya sesuai kebutuhan. Kita meminjam yang paling murah. Bahkan kalau tidak perlu ya, tidak harus pinjam. Kalaupun sudah dipinjam akan tetap dinilai," ujarnya. (qom/)