Divestasi 5,02% Saham BCA Tidak Mungkin Capai Rp 3 Triliun

Jakarta - PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) meyakini penjualan sisa saham pemerintah di BCA sebanyak 5,02 persen tidak akan mampu menghasilkan dana hingga Rp 3 triliun seperti disampaikan Menteri Keuangan Jusuf Anwar sebelumnya."Bila melihat dengan harga pasar sekarang sepertinya pencapaian Rp 3 triliun tidak mungkin. Mungkin ada kesalahan dalam perhitungan. Jadi Rp 3 triliun itu adalah total tambahannya bersama-sama dengan yang lain-lain, tidak hanya BCA sendiri," kata Wakil Dirut PPA Raden Pardede.Ia menyampaikan hal tersebut usai diskusi mengenai divestasi perbankan nasional di Financial Club, Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (8/8/2005).Menkeu Jusuf Anwar sebelumnya mengatakan, setelah divestasi lanjutan 10,5 persen kepemilikannya di Bank Danamon, akan dilanjutkan dengan divestasi BCA. Menurut Jusuf, divestasi BCA diharapkan bisa dilaksanakan pada bulan September dengan target Rp 3 triliun. Saham BCA saat ini berada di level Rp 3.600-an.Menurut Pardede, dengan melihat kondisi pasar dan juga harga saham BCA, akan sulit mencapai target Rp 3 triliun tersebut. "Kita akan melihat pasar. Jika dikalikan dengan harga sahamnya, itu tidak mungkin dicapai dengan harga yang sekarang," tegas Pardede. Mengenai waktu divestasi lanjutan BCA, Pardede mengaku tidak bisa menyebutkannya secara pasti dengan alasan harus menjaga kondisi pasar saham. Yang jelas, tambah dia, PPA akan berkonsultasi dengan pemerintah terlebih dahulu sebelum menjual saham pemerintah. "Tapi kita akan pantau terus keadaan pasar jika sudah cukup meyakinkan," tegas Pardede. Kepemilikan AsingDalam diskusi tersebut, Pardede menegaskan, bahwa dikuasainya perbankan nasional oleh asing tidak akan menimbulkan masalah. "Asalkan dibuat aturan main yang jelas dan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan tenaga kerja di bank-bank asing juga harus mayoritas tenaga kerja Indonesia," tegasnya.Mengenai pelepasan saham-saham pemerintah di sejumlah bank, Pardede menegaskan bahwa hal itu bukan berarti pemerintah panik. Pasalnya, izin penjualan dari DPR sudah dikantongi pemerintah sejak tahun lalu. (qom/)