Follow detikFinance
Rabu, 10 Okt 2018 13:49 WIB

JK dan Sri Mulyani Suarakan Asuransi Bencana di IMF-WB Bali

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Wakil Presiden Jusuf Kalla (Noval D. Antony-detikcom) Foto: Wakil Presiden Jusuf Kalla (Noval D. Antony-detikcom)
Nusa Dua - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyuarakan asuransi bencana pada gelaran IMF-World Bank (WB) di Bali.

JK mengatakan Indonesia perlu memulai sistem pembiayaan asuransi terhadap bangunan-bangunan pemerintah yang terdampak bencana.

"Baru saja di Indonesia dalam waktu yang tidak lama terjadi bencana besar baik di Bali, gempa di Lombok dan tentu diketahui semua gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah," kata JK dalam acara seminar Disaster Risk Finance and Insurance di The Westin Hotel Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018).


Indonesia yang letak geografisnya berada pada jalur ring of fire menjadikan negara yang rawan terdampak bencana.

"Itu sering terjadi di Indonesia. Karena itu kita harus punya perhatian sebelum maupun setelah bencana," jelas dia.

Usulan pembentukan asuransi bencana juga dikarenakan anggaran APBN yang sangat terbatas. Terutama pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi terdampak.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terjadinya korban jiwa akibat bencana.

Terbatasnya kemampuan fiskal dalam menyediakan pendanaan untuk bencana, maka dirinya mengajak para peserta yang hadir dari berbagai negara untuk saling berbagi dan menemukan solusi yang tepat, khususnya dalam hal pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

"Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka Panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal," kata Sri Mulyani.

Fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan pemulihan dan melakukan rekonstruksi.

"Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi," tambah dia.

Karena itu, Sri Mulyani juga menyatakan Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara lain mengenai pembiayaan bencana.


Karena itu menurutnya, pada tahun anggaran 2019 mendatang, semua gedung pemerintah akan diasuransikan, meski belum termasuk rumah-rumah penduduk menengah dan bawah karena mekanisme asuransi untuk itu belum tersedia.

Sebagai gambaran besarnya kerugian dan pendanaan yang diakibatkan oleh bencana, di antara tahun 2004-2013, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 126,7 triliun.

Selama 12 tahun terakhir, pemerintah rata-rata menyediakan dana cadangan untuk bencana sebesar Rp 3,1 triliun rupiah. Sementara bencana alam besar seperti gempa dan tsunami di Aceh tahun 2014 mencapai Rp 51,4 triliun rupiah. Jurang pembiayaan tersebut menjadi salah satu sebab Indonesia terpapar risiko fiskal akibat bencana alam.




Tonton juga 'Lewat Secangkir Kopi, IMF-World Bank Bantu Palu-Lombok':

[Gambas:Video 20detik]

(hek/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed