Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Rupiah

Jakarta - Kalangan dunia usaha sepertinya geregetan dengan sikap pemerintah yang terlihat adem ayem meski rupiah menembus Rp 10.000 per dolar AS. Mereka pun akhirnya melayangkan surat ke pemerintah agar segera campur tangan terhadap rupiah.Hal tersebut disampaikan Ketua Kadin MS Hidayat di Wisma Kadin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (22/8/2005)."Kami sudah mengirim surat ke pemerintah hari ini agar pemerintah membuat statement secara publik mengenai tingkat dan besaran exchange rate yang dikehendaki maupun suku bunga. Dan dalam kurun waktu berapa lama," tegas Hidayat. Hidayat menilai, jika pemerintah membuat pernyataan soal target rupiah dan suku bunga, akan bisa mengurangi spekulasi mengingat ada kestabilan yang bisa mendukung nilai tukar rupiah. Ia juga menilai, campur tangan pemerintah terhadap rupiah sangat diperlukan. "Kalau dibiarkan seperti ini, spekulasi pasar uang membuat orang memilih separuh dananya di dolar daripada menggunakan dananya di rupiah," ujar.Di tempat yang sama, Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Sofjan Wanandi mengatakan, anjloknya rupiah terkait dengan asumsi RAPBN 2006 yang diumumkan pemerintah 16 Agustus lalu."Ini terkait RAPBN karena orang tidak percaya dengan asumsi yang tidak realistis. Maka inilah refleksi ketidakpercayaan mereka," tegasnya. Baik Hidayat maupun Sofjan menegaskan bahwa asumsi dalam RAPBN 2006 sama sekali tidak realistis. Hidayat mengaku dirinya sudah berdebat dengan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie soal asumsi RAPBN 2006 tersebut.Khusus pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2005 ini, Hidayat memrediksi angkanya akan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Hal itu terutama berkaitan dengan kenaikan harga minyak, listrik industri, melemahnya rupiah dan meningkatnya suku bunga SBI. "Menurut saya asumsi banyak yang meleset karena Depkeu tidak melibatkan departemen lain dalam penyusunan RAPBN," tegas Hidayat. Sofjan menambahkan, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas, maka pertumbuhan ekonomi bisa menurun. "Pemerintah harus cepat mengambil jalan keluar yang tegas dan jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga kepercayaan yang mulai berkurang tidak berkurang lagi," kata Sofjan.Menurutnya, pemerintah harus memiliki kebijakan ekonomi yang realistis bagi dunia usaha dan tidak hanya bermain-main di angka. Langkah yang realistis antara lain menaikkan harga BBM dan melakukan terbobosan yang dijanjikan pemerintah yakni menurunkan biaya ekonomi tinggi, merealisaskkan RUU investasi dan RUU Perpajakan. (qom/)