FPAN Ingatkan Pemerintah Agar Hati-hati Terbitkan SUN

Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyayangkan rencana pemerintah menerbitkan obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp 56,3 triliun tahun 2006. Kenaikan sekitar Rp 13 triliun dari target penerbitan tahun 2005 itu dinilai semakin memperbesar risiko kejenuhan pasar obligasi. "FPAN mengingatkan pemerintah akan nasib yang melanda Argentina pada bulan Januari 2002, dimana kejenuhan pasar SUN memicu krisis ekonomi dan krisis perbankan lanjutan," kata Juru Bicara FPAN Tjatur Sapto Edy saat menyampaikan pandangan umum FPAN dalam rapat paripurna DPR, Selasa (23/8/2005). Oleh sebab itu FPAN meminta pengurangan stok utang dalam negeri segera dilakukan oleh pemerintah. Gejala kejenuhan pasar SUN mulai muncul sejak tahun 2004. Kejenuhan pasar lanjut Tjatur dapat dihindarkan terjadi pada tahun 2002 karena pemerintah melakukan reprofiling terhadap SUN yang jatuh tempo pada tahun 2004. Namun risiko kejenuhan terus meningkat sejalan dengan semakin tingginya target penerbitan SUN, dan terlalu tergantungnya pemerintah pada strategi gali lubang tutup lubang. "Sekarang terbukti pemerintah kembali memerlukan debt switching yang notabene serupa dengan reprofiling," katanya.Meskipun reprofiling sudah dilakukan, tambah Tjatur, beban pokok SUN yang jatuh tempo justru naik Rp 10,4 triliun, menjadi Rp 30,4 triliun pada tahun 2006. "Hal ini jelas menimbulkan tekanan fiskal yang cukup signifikan," katanya. Mengenai tidak realistisnya asumsi makro RAPBN 2006, FPAN menuding pemerintah sengaja untuk membatasi alokasi anggaran ke pemerintah daerah. "Apakah pemerintah sengaja agar DPR yang mengoreksi sehingga apabila ada kebijakan yang kurang populis akan ditimpakan ke DPR? Psmerintah seharusnya terbuka dan berani menghadapi persoalan, bukan lari dari masalah," katanya. Dengan menetapkan asumsi harga minyak yang lebih rendah dari posisi harga minyak dunia menyiratkan bahwa pemerintah akan kembali menaikkan harga BBM pada semester II-2005 atau 2006. "FPAN mendesak supaya pemerintah menjadikan opsi menaikkan BBM sebagai opsi terakhir," desaknya. (qom/)