Rezim Devisa Bebas Tak Cocok

Jakarta - Ambruknya nilai tukar rupiah pada Kamis (25/8/2005) siang yang tembus Rp 10.325 per US$ 1, memberikan sinyal bahwa sejumlah kebijakan di bidang perekonomian perlu ditinjau ulang. Salah satunya yang layak diubah adalah rezim devisa bebas. Kondisi rupiah ini terburuk sejak Februari 2002."Kita sekarang ini kan sangat mengharapkan masuknya devisa hasil ekspor, tapi pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Alasannya Indonesia menganut rezim devisa bebas. Makanya kebijakan ini perlu diubah," kata pengamat valuta asing Farial Anwar dalam perbincangannya dengan detikcom.Menurut Farial, UU No 24 tahun 1999 yang memberi dasar hukum penerapan rezim devisa bebas sudah harus diamandemen. "Lah UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia saja sudah diubah kok, masak ini tidak mengikuti diubah. Kan semangat dua UU itu pasti sama pada tahun 1999," imbuhnya.Dijelaskannya, saat ini pemerintah sangat kesulitan dalam upaya merepatriasi (menarik) devisa hasil ekspor para eksportir nasional yang diparkir di luar negeri. "Sakarang ini boro-boro mau menarik devisa, justru yang ada banyak devisa di dalam negeri yang lari ke luar," ungkapnya.Kondisi pelemahan rupiah ini selain dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang menyentuh US$ 68 per barel, juga disebabkan aksi spekulator yang mengalihkan modalnya dari pasar saham ke pasar uang. Sentimen di dalam negeri yang tak kunjung membaik seperti MoU dengan GAM dan kemungkinan percepatan kenaikan harga BBM memberikan tambahan tekanan. (san/)