Cadangan Devisa Harus Diperkuat

Jakarta - Untuk mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah yang kini masih berada di atas level Rp 10.000 per dolar AS, tidak cukup hanya ditempuh dengan menahan spekulasi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang dapat memperkuat cadangan devisa. Hal ini mengingat karena permintaan riil terhadap dolar akan tetap ada walaupun permintaan spekulasi sudah diatasi. Hal tersebut disampaikan pengamat pasar uang Farial Anwar di Gedung BEJ, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (30/8/2005).Nilai tukar rupiah akhirnya ditutup berada di level Rp 10.500 per dolar AS. Pergerakan rupiah hari ini cukup dinamis. Dibuka pada level Rp 11.100 per dolar AS, rupiah sempat anjlok hingga Rp 11.700 per dolar AS.Namun menurut dealer, BI langsung menggenjot intervensi sehingga rupiah bisa pulih di bawah Rp 11.000 per dolar AS, sebelum akhirnya ditutup di level Rp 10.500 per dolar AS.Farial menjelaskan, faktor utama penyebab melemahnya rupiah karena tidak seimbangnya antara permintaan dengan suplai dolar. Selama ini tingginya permintaan dolar diatasi dengan intervensi BI melalui pelepasan devisa. Ia mencontohkan tingginya permintaan dari Pertamina. Ketika harga minyak US$ 24 per barel, Pertamina butuh dana US$ 600 juta, dan ketika harga minyak US$ 50 per barel, Pertamina butuh US$ 1,2 miliar. Dan saat harga minyak mencapai US$ 70 per barel, Pertamina butuh US$ 1,5 miliar. Karena tingginya permintaan tersebut, lanjut Farial, maka pelemahan rupiah tidak bisa hanya diatasi dengan intervensi. Langkah itu justru berdampak negatif karena akan menguras cadangan devisa. "Sekarang saja dari cadangan US$ 37 miliar, tinggal US$ 32 miliar. Pemerintah katanya akan menjual US$ 1 miliar. Tapi berapa lama. Rupiah juga tetap tidak membaik. Ini cuma solusi jangka pendek saja," ujarnya.Langkah yang bisa dilakukan untuk menambah suplai, kata Farial, dengan mengubah azas devisa bebas. Hal ini karena investor asing yang menanamkam modalnya ke sektor riil tidak bisa diharapkan lagi. Farial menjelaskan, ekspor Indonesia selalu lebih besar dari nilai impor, sehingga seharusnya cadangan devisa Indonesia kian kuat karena adanya capital inflow. Namun hal ini tidak terjadi karena berlakunya sistem devisa bebas tersebut. Untuk itu, Farial mendesak pemerintah untuk merevisi UU devisa bebas. "UU-nya harus dicabut atau direvisi. Kalau itu terlalu lama, paling tidak lewat peraturan pemerintah," ujarnya.Farial juga mendukung langkah untuk mengatasi spekulasi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan pengawasan transaksi. "Harus ada underlying untuk impor, harus diperlihatkan L/C-nya. Kalau untuk utang asing harus diperlihatkan juga loan agreement-nya dan jatuh temponya," kata Farial.Namun sayangnya, kata Farial, instrumen tersebut belum dimiliki oleh BI. BI sebelumnya tidak mau membuat instrumen pengawasan ini karena BI pesimistis instrumen itu bisa berlaku. Hal ini mengingat maraknya L/C dan loan agreement palsu. Farial juga mendesak pemerintah untuk menghentikan marjin transaksi valas karena tidak bermanfaat sama sekali bagi dunia usaha dan lebih ke arah spekulasi. "Lewat marjin trading, dengan marjin yang kecil saja, 10 persen, Anda bisa bermain US$ 1-5 juta. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau perlu marjin trading dihapuskan," katanya. (qom/)