Bunga SBI Naik, Perbankan Jadi Malas

Jakarta - Kebijakan moneter BI yang menaikkan suku bunga SBI dapat menyebabkan perbankan menjadi malas. Mereka malas menyalurkan kredit. Kredit yang seharusnya disalurkan ke sektor riil malah diparkir di BI."Yang seharusnya memberikan kredit, sekarang tinggal taruh di SBI saja. Tinggal ongkang-ongkang kaki dapat profit besar dari SBI," kata pengamat pasar uang Currency Management Group, Farial Anwar, usai diskusi mengenai solusi terhadap nilai tukar rupiah di Hotel Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (31/8/2005). Disampaikan Farial, dengan kredit yang tidak tersalurkan itu akan menjadi suatu masalah, yakni perekonomian menjadi tidak berjalan. "Sektor riil akan terhenti dan menimbulkan potensi kredit bermasalah," katanya.Soal kebijakan-kebijakan BI, Farial menilai, hal tersebut menunjukkan ada upaya pemerintah melalui BI untuk mengatasi pelemahan rupiah. Namun kebijakan itu masih dirasakan terlampau text book. "Memang untuk mengendalikan nilai tukar, atau inflasi, suku bunga SBI harus dinaikkan," katanya.Farial mendukung kebijakan BI yang menaikkan SBI itu sepanjang tujuannya untuk mengendalikan inflasi. "SBI itu harus berada di atas tingkat perkiraan inflasi sehingga ada real effective interest rate," katanya.Tetapi untuk mengendalikan nilai tukar rupiah, suku bunga SBI jika dinaikkan secara berlebihan bisa menyebabkan hancurnya nilai tukar. Inflasi akan semakin tinggi menjelang Lebaran, Natal, Tahun Baru dan terlebih lagi ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM. Inflasi akan semakin tinggi karena disebabkan tiga sisi, yakni sisi demand/I>, cost dan import inflation. "Pemerintah saat ini hanya bersifat reaktif daripada antisipatif," katanya.Valas BUMNSementara itu, Sekretaris Menteri Negara BUMN M Said Didu mengatakan, Kementerian Menneg BUMN meminta kepada seluruh BUMN yang melakukan transaksi ke luar negeri agar hasil transaksi dan jaminan transaksinya dilakukan di bank nasional. "Saat ini kami sedang menghitung nilai transaksi berbentuk mata uang asing untuk segera dilaporkan kepada presiden untuk mengendalikan transaksi mata uang asing," kata Didu di Kantor Menneg BUM, Jalan Wahidin, Jakarta."Kepada BUMN yang transaksinya bernilai di atas US$ 10 juta, melapokan kepada kami dan BI. Sehingga jadwal pembelian mata uang asing terjadwal. Sejauh ini baru Pertamina yang melaporkan beli berapa, jumlah berapa dan di bank mana," katanya. (mar/)