Kondisi Rupiah dan Saham Masih Labil

Jakarta - Aliansi Komunitas Pasar Keuangan (AKPK) menyatakan kondisi nilai tukar rupiah dan indeks saham masih labil karena kebijakan pemerintah yang masih mengambang. BI juga dinilai mengeluarkan kebijakan moneter yang ekspansif sehingga memungkinkan makin tidak stabilnya nilai rupiah."BI diharapkan berkordinasi sebaik-baiknya dengan Depkeu untuk mencapai nilai tukar yang stabil," kata Reza Wibawa, anggota AKPK, kepada wartawan di Kantor Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (5/9/2005).Aliansi mengharapkan agar pemerintah menjaga nilai fiskal dengan membuat asumsi RAPBN 2006 lebih realistis di antaranya asumsi harga minyak, nilai tukar rupiah dan inflasi. Selain itu, aliansi juga meminta pemerintah membuat regulasi derivatif rupiah agar para pelaku bisnis bisa mendapatkan produk nilai lindung atau hedging.Rencananya salah satu anggota aliansi yakni Asosiasi Wakil Pialang Berjangka Indonesia (AWPBI) akan mendesak DPR untuk mengamandemen UU 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komdoditas. Dalam UU itu hanya disebutkan, bursa berjangka hanya meliputi komoditas seharusnya juga mengatur pasar uang."Dalam UU itu kegiatan perdagangan diawasi oleh Bapekti sehingga cuma komoditas saja. Rencananya kita akan meminta DPR untuk hal ini," kata Salman Kahar, ketua AWPBI.Repatriasi DevisaDalam kesempatan yang Dirut BBJ Hasan Zein menilai, merosotnya nilai rupiah karena adanya ketidakseimbangan adanya demand dan supply. Langkah kongkret yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan secepatnya menambah devisa.Ia juga menilai langkah pemerintah untuk mengatasi merosotnya nilai rupiah yang mengerucut dalam dua hal yakni menaikkan harga BBM dan mereshuffle kabinet, masih lebih bersifat politis. Penambahan devisa bisa dilakukan dengan menaikkan nilai ekspor investasi dan menjual lagi BUMN.Namun hal ini tidak mungkin dilakukan, tapi langkah yang paling kongkret adalah melakukan repatriasi devisa dari ekportir Indonesia yang disimpan di luar negeri. "Kalau investasi itu sulit dilakukan karena infrastrukturnya masih butut. Untuk lego BUMN juga sulit karena alasan nasionalisme," katanya."Pengekspor enggan melakukan repatriasi karena pemerintah dan pasar tidak bisa menjamin stabilnya devisa yang masuk ke Indonesia," ucapnya. (mar/)