DPR Minta Penerbitan dan Buy Back SUN Ditunda Sementara

Jakarta - Komisi XI DPR meminta pemerintah menunda penerbitan dan penarikan (buy back) surat utang negara (SUN) hingga 20 September. Penundaan dilakukan hingga Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah untuk membicarakan strategi utang pemerintah 20 September 2005 mendatang.Rencananya, pemerintah akan diwakili oleh Menteri Keuangan, Meneg PPN serta Gubernur BI. Demikian salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat antara Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu Mulia P. Nasution dan Komisi XI DPR RI yang dibacakan wakil ketuanya Max Moein di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2005). Dalam rapat tersebut juga disimpulkan perlunya hedging atau lindung nilai atas obligasi yang telah dan akan diterbitkan dalam valuta asing. DPR meminta agar strategi hedging ini harus transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Menanggapi kesimpulan tersebut, Mulia mengatakan bahwa pemerintah akan mengikutinya. Namun diakui Mulia, saat ini merupakan saat yang tepat untuk menerbitkan dan menarik SUN. "Tentunya kita tidak bisa melakukan penerbitan walaupun pasar menguntungkan," tegasnya.Mulia mengakui, saat pasar obligasi sedang anjlok seperti sekarang ini, maka penarikan SUN akan menguntungkan. "Kalau penerbitan, itu masih agak pas," ujarnya. Pemerintah pada tahun 2005 menargetkan penarikan SUN hingga Rp 2 triliun. (qom/)