Komisi XI DPR Sepakat Bentuk Panja Reksa Dana

Jakarta - Masalah redemption reksa dana akan dibahas sampai tingkat parlemen. Komisi XI DPR sepakat membentuk panitia kerja (Panja) yang membahas masalah BNI Securities. Rencana pembentukan Panja tersebut dilakukan setelah Komisi XI bertemu dengan Direksi BNI Securities yang meminta penjelasan seputar redemption besar-besaran yang membuat nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana anjlok."Kita akan menggelar rapat internal di komisi untuk rencana pembentukan panja ini. Nantinya akan ditentukan siapa-siapa yang akan duduk di panja serta perwakilan dari fraksi-fraksi yang masuk dalam tim ini," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Max Moein di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2005). Dalam rapat yang berlangsung seru itu sebagian besar anggota DPR mempertanyakan sikap BNI Securities yang memberikan janji bunga tinggi kepada nasabah sehingga terjadi masalah seperti ini. "Seharusnya manajer pemasaran sejak awal memberitahukan prospektus secara jelas, jangan yang bagus-bagusnya saja, tetapi juga risiko yang dihadapi. Karena kebanyakan nasabah mengira investasi seperti ini sama seperti deposito," kata anggota Komisi XI Drajad Wibowo. Drajad juga mempertanyakan sikap BNI Securities yang sebenarnya sudah mengetahui suku bunga akan naik terus yang tentunya akan melemhkan pasar obligasi. "Saya kira para manajer investasi sudah mengetahui pada Maret atau April suku bunga akan naik, ketika itu mestinya nasabah jangan diberi janji agar tetap tenang," ujar Drajad.Menurut Moein, Komisi XI juga akan melakukan kaji ulang terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Bapepam termasuk aturan reksa dana terpotreksi. Sistem ini diyakini tetap sama karena dana nasabah tidak dapat dijamin saat jatuh tempo atau ketika obligasi perusahaan tersebut gagal bayar.Sedangkan Direktur BNI Securities Sudirman belum dapat mengambil keputusan seperti yang dimintakan nasabah. Pihaknya hanya meminta agar nasabah tidak buru-buru mencairkan reksa dananya agar harga tidak semakin jatuh. Dia juga meminta kepada pemerintah untuk tidak melepas surat utang negara (SUN) ke pasar saat ini karena bisa menyebabkan kelebihan penawaran."Lebih baik pemerintah yang membeli SUN di pasar agar pasar obligasi bisa bergairah," ujarnya.Sedangkan Drajad melihat ada beberapa solusi untuk mengatasi ini antara lain pemerintah melakukan buy back obligasi dan menahan kenaikan suku bunga. "Kalau BI terus menaikkan suku bunga sampai 10,5 persen maka pasar akan drop terus," kata Drajad. (ir/)