Minggu, 10 Feb 2019 16:30 WIB
Aset BTN Tembus Rp 300 T Sepanjang 2018
Foto: Ari Saputra
Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 17% menjadi Rp 300 triliun sepanjang 2018 dibandingkan pencapaian tahun 2017 lalu yang tercatat sebesar Rp 261,5 triliun.
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, realisasi tersebut ditopang terutama oleh penyaluran kredit yang didominasi oleh kredit pemilikan rumah (KPR).
"Peningkatan aset dan kucuran kredit BTN banyak didorong oleh Program Sejuta Rumah yang diinisasi oleh Pemerintah pada tahun 2015, dimana program memacu Bank BTN untuk melakukan inovasi produk KPR dan skema kredit yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah hingga milenial untuk memiliki rumah," kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono, Minggu (10/2).
BTN tercatat menguasai pangsa pasar KPR subsidi di Indonesia lebih dari 94% (data per Juni 2018). Sementara untuk KPR secara nasional BTN menguasai sekitar 37% (data per Maret 2018).
Sejak pertama berdiri di 1950, BTN telah merealisasikan kredit sekitar Rp523 triliun, realisasi tersebut didominasi oleh kredit pemilikian rumah (KPR). Kredit dan pembiayaan tersebut mengalir kepada lebih dari 4,5 juta keluarga di Indonesia.
Untuk menjaga kinerja Bank BTN di tahun 2019, Maryono menjelaskan ada empat strategi yang akan diterapkan pihaknya dalam berbisnis. Yang pertama adalah meningkatkan kerja sama dengan instansi atau pihak swasta untuk jasa layanan perbankan, khususnya pembiayaan perumahan.
Maryono juga menjelaskan pihaknya akan mengembangkan digital ecosystem dengan memperkuat fitur-fitur dari digital channel Bank BTN untuk layanan perbankan baik transaksi maupun kredit demi menghadapi disrupsi ekonomi yang terjadi.
Selanjutnya, Bank BTN akan memperkuat kemitraan dengan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk pembiayaan dan penyediaan perumahan. Terakhir mereka akan menyelaraskan program dan target perseroan dengan misi pemerintah dalam holding perbankan serta Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan direalisasikan.
"Untuk menjalankan strategi tersebut tentu kami harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan agar dapat memenuhi target-target yang dipasang pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini masih di kisaran 11 juta unit," kata Maryono. (dna/dna)
Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, realisasi tersebut ditopang terutama oleh penyaluran kredit yang didominasi oleh kredit pemilikan rumah (KPR).
"Peningkatan aset dan kucuran kredit BTN banyak didorong oleh Program Sejuta Rumah yang diinisasi oleh Pemerintah pada tahun 2015, dimana program memacu Bank BTN untuk melakukan inovasi produk KPR dan skema kredit yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah hingga milenial untuk memiliki rumah," kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono, Minggu (10/2).
BTN tercatat menguasai pangsa pasar KPR subsidi di Indonesia lebih dari 94% (data per Juni 2018). Sementara untuk KPR secara nasional BTN menguasai sekitar 37% (data per Maret 2018).
Sejak pertama berdiri di 1950, BTN telah merealisasikan kredit sekitar Rp523 triliun, realisasi tersebut didominasi oleh kredit pemilikian rumah (KPR). Kredit dan pembiayaan tersebut mengalir kepada lebih dari 4,5 juta keluarga di Indonesia.
Untuk menjaga kinerja Bank BTN di tahun 2019, Maryono menjelaskan ada empat strategi yang akan diterapkan pihaknya dalam berbisnis. Yang pertama adalah meningkatkan kerja sama dengan instansi atau pihak swasta untuk jasa layanan perbankan, khususnya pembiayaan perumahan.
Maryono juga menjelaskan pihaknya akan mengembangkan digital ecosystem dengan memperkuat fitur-fitur dari digital channel Bank BTN untuk layanan perbankan baik transaksi maupun kredit demi menghadapi disrupsi ekonomi yang terjadi.
Selanjutnya, Bank BTN akan memperkuat kemitraan dengan Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk pembiayaan dan penyediaan perumahan. Terakhir mereka akan menyelaraskan program dan target perseroan dengan misi pemerintah dalam holding perbankan serta Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan direalisasikan.
"Untuk menjalankan strategi tersebut tentu kami harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan agar dapat memenuhi target-target yang dipasang pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini masih di kisaran 11 juta unit," kata Maryono. (dna/dna)
