BI Desak Pemerintah Segera Terbitkan SPN

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan obligasi negara jangka pendek atau surat perbendaharaan negara (SPN).Pasalnya, SPN ini akan digunakan BI sebagai instrumen moneter untuk melakukan operasi pasar terbuka (OPT)."Pengeluaran SPN memiliki refinancing risk yang agak rendah, karena ketika SPN ini jatuh tempo, biaya yang dikeluarkannya tidak selalu mahal dan juga bisa dilakukan reissue," kata Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (19/9/2005).BI menilai pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan masa depan obligasi negara, meskipun pasar obligasi negara saat ini kurang kondusif. Hal ini karena dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia cukup kuat. Yang diperlukan adalah bagaimana menjaga likuiditas di pasar sekunder."BI bisa berperan dalam stabilisasi dan men-smooth gejolak harga, karena kami dapat menggunakan surat utang tersebut sebagai OPT," ujar Miranda.SUNMiranda juga menjelaskan, sejak April 205, BI telah membeli portofolio surat utang negara (SUN) sebanyak Rp 10,4 triliun. BI, menurutnya, masih akan terus melakukan pembelian SUN dalam rangka pembentukan stock building.Sedangkan stok Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dimiliki saat ini mencapai Rp 150 triliun. Namun menurut Miranda, BI masih membutuhkan banyak SBI lagi untuk mengendalikan pasar. Maka itu untuk menjaga stabilitas pasar, BI akan terus bekerja sama dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal. Mengenai pinjaman luar negeri swasta, BI sudah mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian (prudential) agar tidak terjadi pinjaman yang berlebihan (over exposure borrowing).Kebijakan pinjaman luar negeri swasta ini, menurut Miranda, tidak boleh mengganggu potensi Indonesia dalam investasi dan perdagangan internasional."Yang harus diangkat adalah kemampuan menanggulangi risiko oleh para peminjam swasta," tegas Miranda. (ir/)