.webp)
"Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan kredit usaha supaya dapat memperkuat perekonomian Indonesia," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Kalimanggis, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).
Menurut Jokowi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 34,3 miliar untuk 632 debitur yang mendapat bantuan KUR Ketahanan Pangan dan Aksi Ekonomi Untuk Rakyat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam acara ini ada tiga peternak yang menerima bantuan KUR. Ketiganya masing-masing Dian Wiraadiguna peternak ayam petelur dari Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh KUR sebesar Rp 500 juta, Nani Sumarni peternak ayam petelur Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 15 juta dan Supriyanto peternak domba Kabupaten Ciamis sebesar Rp 50 juta.
Jokowi berharap, para petani dan peternak dapat memanfaatkan KUR ini secara optimal, sehingga mampu menjalankan usaha sendiri dan tidak perlu mengandalkan lapangan kerja dari pabrik atau mencari pekerjaan ke kota.
"Semoga KUR ini dapat dimanfaatkan dengan baik supaya ekonominya juga meningkat. Dengan KUR, masyarakat dapat melakukan wirausaha, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan membangun desa," katanya.
Sementara itu, terkait pembiayaan program ini, pemerintah juga telah membuat program Bank wakaf mikro yang didirikan untuk pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia.
"Maksimal pembiayaan 8 miliar dan sudah berjalan 2 tuhun ini. Selain itu, kita minta Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di pondok pesantren agar mendapat latihan ketrampilan, seperti bertani, beternak, menjahit, teknologi informatika dan lain-lain," katanya.
Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution, mengatakan program ini merupakan perluasan jenis KUR yang dulu hanya dapat diakses oleh pedagang. Berbeda dengan dulu, saat ini program KUR dapat diakses langsung oleh para petani dan peternak.
"Ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada rakyat terutama UMKM. Saya juga telah meminta semua bank penyalur KUR supaya mempermudah penyaluran kepada masyarakat," ujaranya.
Kemenko Perekonomian, kata Darmin, akan terus mendorong sektor pertanian, peternakan, dan industri kecil agar terus berproduksi. Bahkan, jika program ini mampu disinergikan dengan e-commerce, menurut Darmin hasilnya akan lebih optimal dan memuaskan.
"Termasuk dalam pengembangan usaha petani terkait perlunya penetapan standar dan penentuan grade, sehingga harganya akan lebih tinggi. Untuk itu petani harusnya berkelompok dan melakukan kerjasama alias jangan sendiri-sendiri," tukasnya.
Perlu diketahui, sejak 2015 hingga 2018 program KUR tercatat sudah dinikmati oleh 687,897 debitur dengan total plafon sebesar Rp 14,4 triliun. Untuk tahun 2019 pemerintah telah menargetkan Rp 25,3 Triliun untuk 1,1 juta petani dan peternak. Sedangkan Rp 19,7 triliun digunakan untuk 905 ribu petani dan Rp 5,6 triliun digunakan untuk 240 ribu peternak.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita yang hadir mewakili Menteri Pertanian, menambahkan program KUR ini nantinya akan memiliki sistem kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster.
"Tentu dengan menggunakan mitra usaha baik penjamin pasar (off taker) maupun penjamin kredit (avalis), terutama untuk peternakan sapi dan ternak perah," katanya.
Sedangkan untuk KUR peternakan, nantinya dapat dimanfaatkan untuk komoditas peternakan rakyat baik pembibitan dan budidaya unggas seperti sapi, domba dan kambing yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan dan peternakan.
"Dan realisasi KUR sub sektor peternakan ini nilainya lebih tinggi dibandingkan Realisasi KUR Sektor Perikanan dan Sektor Konstruksi, dimana pada tahun 2018 nilainya mencapai 5,06 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 222.264," katanya. (ega/ara)
