Pemerintah Tetap Pertahankan 51% Saham di Bank Mandiri-BRI

Jakarta - Meski akan melego saham Bank Mandiri dan BRI, pemerintah akan tetap berupaya mempertahankan 51 persen sahamnya di dua bank pelat merah tersebut. "Pemerintah prinsipnya mempertahankan saham 51 persen pada 5 BUMN perbankan yaitu seperti BRI, Bank Mandiri, agar tidak terjadi efek dilusi terhadap kepemilikan pemerintah bila saham yang dimiliki di bawah 51 persen," tegas Meneg BUMN Sugiharto di kantornya, Jalan DR Wahidin, Jakarta, Jumat (30/9/2005). Sebelumnya, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyampaikan, pemerintah akan melepas 5-8 persen sahamnya di Bank Mandiri dan BRI dalam secondaryoffering pada tahun ini. Pelepasan saham tersebut dimaksudkan untuk menutup kekurangan setoran dari privatisasi untuk APBN sebesar Rp 3,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 1,1 triliun akan diupayakan dari pelepasan 7 persen saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).Saat ini pemerintah masih memiliki 59,5 persen saham di BRI dan 69,5 persen saham di Bank Mandiri.Terkait rencana penjualan saham dua bank tersebut, pemerintah telah menunjukkan Danareksa untuk menjadi penasihat keuangan. "Untuk BUMN tidak ada salahnya menggunakan penasihat keuangan BUMN agar tidak menimbulkan masalah sepanjang kompetitif," tambah Sugiharto.Danareksa juga dipersilakan menggandeng mitra baik lokal maupun asing untuk menjadi co atau sub underwriter. "Bermitra dengan siapa, itu B to B tergantung Danareksa," tegas Sugiharto.Yang pasti, pemerintah akan memilih waktu yang tepat untuk melepas kedua saham bank tersebut. "Kalau ingin privatisasi, faktor timing penting. Kalau harga rendah terjadi dilusi, sebaiknya tidak usah menargetkan kapan privatisasi karena membuat investor mengetahui kapan terpaksa menjual sehingga harga ditekan," ujar Sugiharto. (qom/)