Kamis, 02 Mei 2019 14:13 WIB
OJK Serahkan Kisruh Laporan Keuangan Garuda ke Bursa
Foto: Wimboh Santoso (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi kisruh laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sebagaimana diketahui, laporan keuangan Garuda bikin heboh karena ada dugaan 'dipoles' sehingga dua komisaris menolaknya.
Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso menerangkan, dalam hal perbedaan pandangan laporan keuangan menyerahkannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Nantinya, hasil verifikasi itu diserahkan ke OJK.
"Dalam hal emiten listed kita meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan verifikasi kebenaran-kebenaran atau kah perbedaan pendapat tentang laporan keuangan itu," katanya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (2/5/2019).
"OJK dalam hal ini, meyakini transparansi perusahaan go public, kita meminta SRO di mana BEI melakukan hal itu di lapangan. Hasilnya bisa dilaporkan kepada OJK," sambungnya.
Sementara, terkait dengan penilaian laporan keuangan, dia berharap diselesaikan oleh asosiasi profesi.
"Kebenaran itu tentunya ada asosiasi profesi yang melakukan verifikasi," ujarnya.
Wimboh mengatakan, OJK tak bisa melakukan pengawasan langsung layaknya industri keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Sementara, saat disinggung soal sanksi jika ada yang salah, Wimboh belum sempat menjawab.
"Kita bukan melakukan pengawasan compliance seperti awasi bank, asuransi atau lembaga pembiayaan. Bukan, beda. Kita awasi karena bukan lembaga jasa keuangan, kita awasi Garuda mematuhi prosedur dalam konteks transparansi dan market conduct dalam rangka audited report," tutupnya.
(eds/eds)
Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso menerangkan, dalam hal perbedaan pandangan laporan keuangan menyerahkannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Nantinya, hasil verifikasi itu diserahkan ke OJK.
"Dalam hal emiten listed kita meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan verifikasi kebenaran-kebenaran atau kah perbedaan pendapat tentang laporan keuangan itu," katanya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Sementara, terkait dengan penilaian laporan keuangan, dia berharap diselesaikan oleh asosiasi profesi.
"Kebenaran itu tentunya ada asosiasi profesi yang melakukan verifikasi," ujarnya.
Wimboh mengatakan, OJK tak bisa melakukan pengawasan langsung layaknya industri keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Sementara, saat disinggung soal sanksi jika ada yang salah, Wimboh belum sempat menjawab.
"Kita bukan melakukan pengawasan compliance seperti awasi bank, asuransi atau lembaga pembiayaan. Bukan, beda. Kita awasi karena bukan lembaga jasa keuangan, kita awasi Garuda mematuhi prosedur dalam konteks transparansi dan market conduct dalam rangka audited report," tutupnya.
