Kamis, 11 Jul 2019 17:47 WIB
Kejar Inklusi Keuangan, Anak SMP bakal Diwajibkan Buka Tabungan
Foto: Pradita Utama
Jakarta - Pemerintah berencana untuk mewajibkan anak SMP agar memiliki tabungan atau membuka rekening di bank. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, inisiasi ini sebagai salah satu upaya mencapai target indeks keuangan inklusif sebesar 75% di tahun 2019 ini.
"Edukasi mulai dini, anak-anak sudah mulai diedukasi tentang jasa keuangan dan produk-produknya, itu satu. Kedua bahwa persyaratan setiap pelajar mempunyai rekening itu harus. Itu nanti tinggal didiskusikan apakah waktu mulai masuk SMP. Kalau tidak punya rekening, misalkan ya, tapi ini masih dibicarakan, belum ditetapkan SMP, tidak. Misalnya, apakah SMP itu, kalau tidak punya rekening ya barangkali tidak tercatat sebagai pelajar SMP," jelas Wimboh usai menghadiri rapat koordinasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di kantor Kementeri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Namun, sejauh ini Wimboh hanya menyebutkan target keuangan inklusif yang sebesar 75% tahun ini, ia belum menyebutkan target pembukaan rekeningnya itu sendiri. Wimboh mengatakan, dengan edukasi ini dapat mencapai inklusi keuangan yang berkelanjutan.
"Targetnya 75%, inklusi keuangan. Ini dalam rangka mencapai inklusi keuangan secara continuous base, secara sustainable. Sehingga, edukasi tidak boleh berhenti," ujar Wimboh.
Wimboh mengatakan, pemerintah menargetkan pelajar atau kaum muda sebagai sasaran utama dalam penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) ini. Karena, menurutnya edukasi kaum muda diperlukan agar sejak dini masyarakat Indonesia sudah menerapkan budaya menabung di bank.
"Dari awal justru yang kita pikirkan itu generasi muda lebih penting. Supaya masyarakat paham tentang produk-produk keuangan lebih dini. Kalau sudah begitu, kalau sudah minded, otomatis kalau punya uang kan pasti ke tabungan," papar dia.
Kemudian, Wimboh meyakini dengan adanya teknologi yang pesat di sektor jasa keuangan, target 75% dapat mudah terlampaui. Bahkan, ia menyebutkan saat ini sudah lebih dari 50% angka keuangan inklusif Indonesia.
"Kalau target (75%) gampang lah, dengan teknologi sekarang gampang itu. Akhir tahun ini bisa lewat 75%. Optimis bisa lah karena teknologi. Ya sekarang sudah lebih (dari 50%) lah," ungkap Wimboh.
Terakhir, ia mengatakan inisiasi ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian terkait. Pasalnya, hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mewajibkan pelajar memiliki tabungan di bank.
"Sekarang ini kan campaign-nya, masuk sekolah campaign rekening, campaign tabungan, SimPel (simpanan pelajar). Tapi belum ada persyaratan khsus bahwa kamu kalau tidak punya tabungan, tidak punya rekening, itu tidak bisa terdaftar, itu belum ada. Ini kita akan diskusi dengan kementerian terkait," tandasnya.
Simak Video "Kominfo Akan Blokir Fintech Ilegal Tanpa Menunggu Aduan"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
"Edukasi mulai dini, anak-anak sudah mulai diedukasi tentang jasa keuangan dan produk-produknya, itu satu. Kedua bahwa persyaratan setiap pelajar mempunyai rekening itu harus. Itu nanti tinggal didiskusikan apakah waktu mulai masuk SMP. Kalau tidak punya rekening, misalkan ya, tapi ini masih dibicarakan, belum ditetapkan SMP, tidak. Misalnya, apakah SMP itu, kalau tidak punya rekening ya barangkali tidak tercatat sebagai pelajar SMP," jelas Wimboh usai menghadiri rapat koordinasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di kantor Kementeri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Namun, sejauh ini Wimboh hanya menyebutkan target keuangan inklusif yang sebesar 75% tahun ini, ia belum menyebutkan target pembukaan rekeningnya itu sendiri. Wimboh mengatakan, dengan edukasi ini dapat mencapai inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Wimboh mengatakan, pemerintah menargetkan pelajar atau kaum muda sebagai sasaran utama dalam penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) ini. Karena, menurutnya edukasi kaum muda diperlukan agar sejak dini masyarakat Indonesia sudah menerapkan budaya menabung di bank.
"Dari awal justru yang kita pikirkan itu generasi muda lebih penting. Supaya masyarakat paham tentang produk-produk keuangan lebih dini. Kalau sudah begitu, kalau sudah minded, otomatis kalau punya uang kan pasti ke tabungan," papar dia.
Kemudian, Wimboh meyakini dengan adanya teknologi yang pesat di sektor jasa keuangan, target 75% dapat mudah terlampaui. Bahkan, ia menyebutkan saat ini sudah lebih dari 50% angka keuangan inklusif Indonesia.
"Kalau target (75%) gampang lah, dengan teknologi sekarang gampang itu. Akhir tahun ini bisa lewat 75%. Optimis bisa lah karena teknologi. Ya sekarang sudah lebih (dari 50%) lah," ungkap Wimboh.
Terakhir, ia mengatakan inisiasi ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian terkait. Pasalnya, hingga saat ini belum ada aturan khusus yang mewajibkan pelajar memiliki tabungan di bank.
"Sekarang ini kan campaign-nya, masuk sekolah campaign rekening, campaign tabungan, SimPel (simpanan pelajar). Tapi belum ada persyaratan khsus bahwa kamu kalau tidak punya tabungan, tidak punya rekening, itu tidak bisa terdaftar, itu belum ada. Ini kita akan diskusi dengan kementerian terkait," tandasnya.
Baca juga: Ini Tips Jeli Pilih Asuransi Unit Link |
 |
Simak Video "Kominfo Akan Blokir Fintech Ilegal Tanpa Menunggu Aduan"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
