DPR Berencana Panggil OJK Bahas Tunggakan Jiwasraya

Jakarta - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menyiapkan beberapa rencana menyehatkan kembali keuangan perusahaan. Rencana tersebut telah dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI.

Jiwasraya memiliki beberapa rencana untuk membayar tunggakan polis yang jumlahnya mencapai Rp 802 miliar. Seperti penerbitan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN).

Selain itu perusahaan juga berencana membentuk anak usaha Jiwasraya Putra. Namun upaya itu masih menunggu izin dari otoritas yang berwenang.

Menurut manajemen dan Kementerian BUMN anak usaha yang akan disinergikan dengan BUMN lain itu bisa berdiri tahun ini. Namun hingga saat ini belum terealisasi lantaran belum dapat lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga: Bahas Tunggakan Jiwasraya, DPR & Kementerian BUMN Rapat Tertutup

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan, bahwa Komisi VI akan mempertimbangkan untuk memanggil OJK.

"Kita lihat rapat nanti apakah perlu OJK dipanggil," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Komisi VI sendiri berencana akan kembali memanggil direksi Asuransi Jiwasraya pada 24 Agustus mendatang. DPR meminta agar manajemen menyiapkan strategi untuk keluar dari masalah yang berkelanjutan, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

"Kita minta rencana yang lebih detail, lebih realistis," tambahnya.

Baca juga: Rapat di DPR, Jiwasraya Diminta Bikin Strategi Bayar Tunggakan

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Ihsan Yunus menilai kehadiran Jiwasraya Putra bisa menambah pemasukan bagi perusahaan.

"Jadi ada anak perusahaan, Jiwasraya putra. Dia punya potensial market Rp 5 triliun," kata Ihsan.





(das/hns)