Rabu, 31 Jul 2019 15:15 WIB
Mau Tahu Strategi Sri Mulyani Selamatkan BPJS dari Tekor Rp 28 T?
Foto: Dok. detikcom
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada beberapa langkah yang harus dilakukan demi menyelamatkan BPJS Kesehatan dari potensi tekor atau defisit sebesar Rp 28 triliun.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, strategi yang akan dilakukan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, maupun BPJS Kesehatan itu sendiri.
"Harus melakukan perbaikan di semua aspek," kata Sri Mulyani di Soehana The Energy Building, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Dari sisi BPJS dan Kementerian Kesehatan, Sri Mulyani bilang strategi yang harus dilakukan adalah mendata kembali kepesertaan terutama bagi penerima upah tetap.
Sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas penagihan. Hal itu dilakukan agar manfaat yang diberikan sudah sesuai atau tepat sasaran.
Orang nomor satu di Kementerian Keuangan juga meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan.
"Itu semuanya perlu dibahas oleh BPJS dengan Kementerian Kesehatan dan kita juga sedang mengevaluasi sistemnya bagaimana peranan Pemda," ungkap dia.
Simak Video "Kemen-PAN RB dan Komisi II Sepakat Hapus Tenaga Honorer"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ang)
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, strategi yang akan dilakukan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, maupun BPJS Kesehatan itu sendiri.
"Harus melakukan perbaikan di semua aspek," kata Sri Mulyani di Soehana The Energy Building, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Sedangkan dari sisi Pemerintah Daerah, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas penagihan. Hal itu dilakukan agar manfaat yang diberikan sudah sesuai atau tepat sasaran.
Orang nomor satu di Kementerian Keuangan juga meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan.
"Itu semuanya perlu dibahas oleh BPJS dengan Kementerian Kesehatan dan kita juga sedang mengevaluasi sistemnya bagaimana peranan Pemda," ungkap dia.
 |
Simak Video "Kemen-PAN RB dan Komisi II Sepakat Hapus Tenaga Honorer"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ang)
