Selasa, 06 Agu 2019 14:23 WIB
Moeldoko Sebut Iuran Semua Kelas BPJS Kesehatan Naik
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko (Foto: Lisye Sri Rahayu-detikcom)
Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan untuk semua kelas. Dia pun menilai, penyesuaian iuran demi menutup defisit yang selama ini ditanggung BPJS Kesehatan.
"Oh semua kelas, karena antara jumlah urunan dengan beban yang dihadapi oleh BPJS (kesehatan) tidak seimbang, sangat jauh," kata Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Moeldoko mengaku banyak menerima persoalan mengenai layanan kesehatan salah satunya dari BPJS Kesehatan. Oleh karena itu penyesuaian sangat wajar dilakukan.
"Oh iya, saya pikir wajar yah memang. Kan kami yang menangani persoalan BPJS-BPJS. KSP tidak menangani BPJS-nya tapi persoalan-persoalan kami tangani, kita pahami untuk itu sangat wajar iuran dinaikkan," jelas Moeldoko.
Menurut Mantan Panglima TNI ini, penyesuaian iuran kepada semua kelas kepesertaan juga bagian dari upaya menutup defisit yang diproyeksi sebesar Rp 28 triliun hingga akhir 2019.
"Iya-iya, saya pikir itu diantaranya. Kedua juga, saya tidak ingin ada istilah kesehatan itu murah. Sehat itu mahal, kalau sehat murah, orang nanti semua menyerahkan ke BPJS. Mati nanti BPJS," tegas dia.
Meski demikian, Moeldoko mengakui bahwa penyesuaian belum diputuskan dan menjadi kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Belum. Nanti. Itu nanti Kemenkeu, semuanya akan terlibat," ungkap dia.
Simak Video "Alasan 5,2 Juta BPJS Kesehatan Dinonaktifkan"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)
"Oh semua kelas, karena antara jumlah urunan dengan beban yang dihadapi oleh BPJS (kesehatan) tidak seimbang, sangat jauh," kata Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Moeldoko mengaku banyak menerima persoalan mengenai layanan kesehatan salah satunya dari BPJS Kesehatan. Oleh karena itu penyesuaian sangat wajar dilakukan.
Menurut Mantan Panglima TNI ini, penyesuaian iuran kepada semua kelas kepesertaan juga bagian dari upaya menutup defisit yang diproyeksi sebesar Rp 28 triliun hingga akhir 2019.
"Iya-iya, saya pikir itu diantaranya. Kedua juga, saya tidak ingin ada istilah kesehatan itu murah. Sehat itu mahal, kalau sehat murah, orang nanti semua menyerahkan ke BPJS. Mati nanti BPJS," tegas dia.
Meski demikian, Moeldoko mengakui bahwa penyesuaian belum diputuskan dan menjadi kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Belum. Nanti. Itu nanti Kemenkeu, semuanya akan terlibat," ungkap dia.
Simak Video "Alasan 5,2 Juta BPJS Kesehatan Dinonaktifkan"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)
