Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 13 Agu 2019 13:58 WIB

Direksi BPJS Usul 7 Tunjangan Naik, Sri Mulyani Kabulkan 1

Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya kabar mengenai kenaikan tunjangan direksi dan dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Penjelasan lengkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disampaikan langsung oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti melalui keterangan tertulis.

"Sehubungan dengan berkembangnya pemberitaan di masyarakat tentang adanya kenaikan tunjangan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS, Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa penjelasan," kata Nufransa seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Nufransa bilang, BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat usulan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan atau penambahan beberapa komponen manfaat tambahan lainnya bagi anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS, yang diatur dalam PMK No. 34/2015.

Dari beleid tersebut, diatur antara lain kenaikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga. Usulan-usulan tersebut antara lain dilandasi pertimbangan perlunya penyesuaian manfaat mengingat sejak tahun 2015 belum dievaluasi.


Akan tetapi, Nufransa menegaskan Pemerintah menolak berbagai tunjangan yang diusulkan dan menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi, dan ini sesuai dengan ketentuan yang diterima ASN/TNI Polri, dan pegawai non ASN yaitu pemberian tunjangan cuti tahunan menjadi dua kali gaji yang diperlakukan seperti gaji ke 13 dan gaji ke 14 alias THR yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Nufransa menjelaskan, penyesuaian tunjangan cuti tahunan bagi dewan pengawas dan direksi BPJS melalui banyak pertimbangan. Seperti selaras dengan hak dan kewajiban pegawai BPJS yang mendapatkan 14 kali gaji setahun dalam bentuk THR dan Gaji Ketiga belas.

Pertimbangan lainnya, selama ini direksi dan dewan pengawas BPJS hanya mendapatkan THR sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur Pemerintah, maka penyesuaian tunjangan cuti tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas.

Sedangkan untuk penyesuaian manfaat tambahan lainnya bagi direksi dan dewan pengawas BPJS tersebut, dikatakan Nufransa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

"Pembayaran manfaat lainnya tersebut (termasuk di dalamnya adalah Tunjangan Cuti Tahunan) menggunakan dana operasional BPJS dan tidak menggunakan sumber dana dari APBN," ungkap Nufransa.



Simak Video "Lenggak-lenggok Sri Mulyani Tirukan Gerakan Tarian Anak STAN"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed