Selasa, 27 Agu 2019 14:27 WIB
Pemerintah dan DPR Rapat Gabungan Bahas Tekor BPJS Kesehatan
Foto: Hendra Kusuma/detikcom
Jakarta - Pemerintah sepakat untuk menghadiri acara rapat gabungan antara Komisi XI dan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas mengenai defisit alias tekor keuangan BPJS Kesehatan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia bilang, rapat gabungan ini terbuka untuk umum.
"Berdasarkan laporan sekretariat rapat gabungan rapat kali ini telah dihadiri lebih dari separuh fraksi, dari 8 dari 10 fraksi menandatangani, dengan demikian korum sudah tercapai," kata Fahri di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Rapat gabungan ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan pihak DJSN.
"Rapat kali ini membahas mengenai hasil audit BPJS Kesehatan oleh BPKP," jelas Fahri.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mampu menahan amarahnya ketika ditanya mengenai masalah defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan.
Sri Mulyani pun menjawab dengan nada yang tinggi ketika menjelaskan mengenai keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mendesain iuran BPJS Kesehatan ke depannya.
"Mengenai iuran, Menteri Keuangan untuk ikut mendesain saya tentu saja sepakat. Jadi spirit itu sangat penting. Namun jangan lupa dalam UU ada DJSN, dan kami Kemenkeu punya perwakilan di sana," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Simak Video "Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pelayanan Bisa Lebih Baik?"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia bilang, rapat gabungan ini terbuka untuk umum.
"Berdasarkan laporan sekretariat rapat gabungan rapat kali ini telah dihadiri lebih dari separuh fraksi, dari 8 dari 10 fraksi menandatangani, dengan demikian korum sudah tercapai," kata Fahri di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
"Rapat kali ini membahas mengenai hasil audit BPJS Kesehatan oleh BPKP," jelas Fahri.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mampu menahan amarahnya ketika ditanya mengenai masalah defisit keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan.
Sri Mulyani pun menjawab dengan nada yang tinggi ketika menjelaskan mengenai keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mendesain iuran BPJS Kesehatan ke depannya.
"Mengenai iuran, Menteri Keuangan untuk ikut mendesain saya tentu saja sepakat. Jadi spirit itu sangat penting. Namun jangan lupa dalam UU ada DJSN, dan kami Kemenkeu punya perwakilan di sana," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Simak Video "Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pelayanan Bisa Lebih Baik?"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
