Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1 Diusulkan Jadi Rp 120.000

Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akhirnya membuka besaran iuran terbaru untuk BPJS Kesehatan yang selama dua tahun setengah tidak dilakukan penyesuaian.

Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni mengatakan besaran iuran ini baru sebatas usulan dan belum diputuskan oleh pemerintah.

"Sebenarnya kami mengikuti peraturan karena tugas kita usul ke pemerintah," kata Tubagus di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Dia bilang, usulan iuran untuk penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 42.000 per jiwa atau meningkat dari yang berlaku sekarang Rp 23.000 per jiwa.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Luhut soal China Mau Bantu BPJS Kesehatan

Untuk iuran peserta penerima upah (PPU) badan usaha sebesar 5% dengan batas atas upah sebesar Rp 12 juta atau naik dari yang sebelumnya Rp 8 juta. Sedangkan iuran PPU pemerintah sebesar 5% dari take home pay (TKP) dari yang sebelumnya 5% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga.

Selanjutnya, iuran untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) untuk kelas 1 menjadi Rp 120.000 dari sebelumnya Rp 80.000 per jiwa. Kelas 2 menjadi Rp 75.000 per jiwa dari yang sebelumnya Rp 51.000 per jiwa. Kelas 3 menjadi Rp 42.000 dari yang sebelumnya Rp 25.500 per jiwa.

Menurut Tubagus, jika usulan iuran diberlakukan mulai tahun 2020 maka dapat dicapai dana sustainabilitas dana JKN hingga akhir 2021.

"Tapi dengan asumsi pemerintah telah menyelesaikan akumulasi defisit sampai akhir tahun 2019," ungkap dia.

Baca juga: Ada 1,1 Juta Peserta BPJS Kesehatan Tak Bayar Iuran Tapi Dilayani

(hek/eds)