Pertahankan Pertumbuhan, Wapres Minta APBN 2006 Lebih Agresif

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla menginginkan APBN 2006 lebih agresif dengan menambah ekspansi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru yang bersifat padat karya. Langkah ini demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi mendatang sebesar 6,1 persen. Implementasinya proyek padat karya ini akan dilakukan sejak 1 Januari nanti, bersamaan dengan kenaikan gaji PNS.Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional (BAPEKI) Depkeu, Anggito Abimanyu di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (25/10/2005). Anggito bersama Dirjen Anggaran Negara dan Perimbangan Keuangan Achmad Rochjadi mendampingi Menteri Keuangan Jusuf Anwar membahas tambahan alokasi anggaran 2006 bersama wapres."Wapres ingin ekspansi anggaran ini digunakan untuk aktifitas untuk membangun SD Inpres yang rusak, jaringan irigasi tersier yang luas, dan memperbaiki jalan-jalan yang kesemuanya menciptakan lapangan pekerjaan," kata Anggito. Sementara di sektor hankam berupa pembangunan barak-barak prajurit TNI dan Polri beserta kesejahteraan. Menurut Anggito, ada dua hal yang memungkinkan pengalokasian APBN 2006 disusun lebih agresif. Faktor paling besar adalah adanya penghematan belanja negara yang sangat siginifikan dari hasil pengurangan subsidi BBM per 1 Oktober. "Kedua, karena penerimaan negara kita cukup stabil, Maka tidak ada lagi uang hangus seperti sebelumnya," tambahnya. Tahun depan, penghematan yang diperoleh dari pengurangan subsidi BBM nilainya mencapai Rp 50-an triliun. Pemerintah menetapkan penyaluran anggaran itu kembali ke rakyat dalam bentuk program Subsidi Langsung Tunai (SLT), tambahan belanja pemerintah pusat untuk pendidikan, kesehatan, irigasi pertanian, infrastruktur desa, dan pertahanan keamanan.Anggito mengakui, anggaran negara yang lebih ekspansif itu berdampak pada membesarnya defisit APBN 2006. Bila tanpa menyertakan luncuran dari program 2005 yang tertunda, Anggito memperkirakan defisit masih bisa ditekan di bawah satu persen. "Kalau dengan luncuran berkisar sekitar 1 persen," ujarnya.Adapun program pembangunan luncuran 2005 yang akan dipertahankan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur desa menggunakan dana kompensasi BBM, proyek-proyek yang telah ditenderkan, dan rekonstruksi Aceh. Dengan luncuran program ini, dana yang sudah dialokasikan pada 2005 masih bisa digunakan untuk tahun depan."Semula kan anggaran itu untuk setahun, tapi dengan peluncuran ini, tidak ada uang yang hangus," tambah Anggito.Lebih lanjut dijelaskannya, pemerintah ingin ekspansi anggaran ini bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi 2006 pada kisaran 6,1 persen. Sementara pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak akan mencapai enam persen akibat kenaikan harga BBM dan alokasi belanja negara yang tak habis. Kebijakan itu berdampak tidak adanya sektor swasta yang melakukan ekspansi."Karena harga mahal, inflasi tinggi sehingga diharapkan pemerintah yang memberikan dorongan pada perekonomian," jelas Anggito.Disamping penambahan alokasi belanja pemerintah pusat, pemerintah juga menambah Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah yang akan menjadi bagian dari APBD, DAU, dan dana bagi hasil. Untuk DAU saat ini sudah ditingkatkan 1,5 kali dari 2005, dan DAK dinaikkan dua kali lipat dari rencana semula. Penambahan mutlak dilakukan supaya daerah bisa juga melalukan kegiatan pembangunan.Tak hanya itu, Anggito mengungkapkan, pemerintah juga menyediakan cadangan umum untuk rencana insentif fiskal tahun depan. Contohya insentif fiskal yang bisa diberikan berupa perubahan status non-BKP (barang kena pajak) terhadap produk primer pertanian dan kenaikan PTKP (penghasilan tidak kena pajak)."Insentif ini kan sifatnya mengurangi penerimaan, mengurangi pengenaan pajak dan itu berarti harus dibiayai supaya target pajak tidak menurun," urainya. (qom/)