googletag.defineSlot('/4905536/detik_desktop/finance/pop_ups', [785, 440], 'div-gpt-ad-1574092191519-0').addService(googletag.pubads());
ADVERTISEMENT
Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 14 Okt 2019 06:36 WIB

Penunggak Iuran BPJS Perlu Dihukum Nggak Sih?

Trio Hamdani - detikFinance
Halaman 1 dari 4
Foto: Iuran BPJS Kesehatan (Tim Infografis: Mindra Purnomo) Foto: Iuran BPJS Kesehatan (Tim Infografis: Mindra Purnomo)
Jakarta - Defisit keuangan BPJS Kesehatan diproyeksi mencapai Rp 32 triliun hingga akhir 2019. Hal ini dipicu oleh banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh peserta mandiri pada kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) atau pekerja non informal.

Pemerintah tengah menyiapkan sanksi berat bagi peserta yang terbukti menunggak pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan.

Sanksi akan tertuang dalam instruksi presiden (Inpres). Kementerian Keuangan optimistis bahwa beleid tersebut masih bisa terbit pada 2019 ini. Sebab, pihak Kementerian Koordinator Bidang PMK sudah menyiapkan rancangan aturannya.

Namun rencana tersebut tak luput dari kritikan. Ombudsman Republik Indonesia tak sepakat dengan penerapan sanksi. Bagaimana informasi selengkapnya? Cek berita berikut ini.

Lanjut ke halaman berikutnya >>> (toy/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com