.webp)
Hal itu disampaikan Fadli Zon dalam penutup kultwitnya di akunnya @fadlizon. Awalnya, Fadli Zon mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi layanan BPJS Kesehatan.
"Pertama, @BPJSKesehatanRI ini adalah Badan Hukum Publik, bukan BUMN atau perusahaan. Sehingga, sangat tidak pantas jika Direksi BPJS digaji seperti halnya CEO atau direksi bank. Apalagi, lembaga ini terus-menerus defisit. Ini yg mencederai kepercayaan publik pada lembaga tsb," cuit Fadli Zon seperti dilihat detikcom, Rabu (6/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang kedua, kata Fadli Zon, BPJS Kesehatan sudah harus memanfaatkan teknologi digital dalam transparansi tata kelola. Bila perlu, tambah dia, peserta harus memiliki akun digital yang bisa diakses untuk dapat melihat setiap transaksi.
"Sudah bukan rahasia lagi jika selama ini peserta tidak bisa memantau jumlah biaya yang sudah diklaimnya, juga tidak tahu persis manfaat atau fasilitas apa yang bisa diklaim, serta mana yg tidak," jelasnya.
Dari situ, kemudian Fadil Zon menyinggung soal Jokowi yang kerap menyebut soal Industri 4.0, unicorn, hingga tol langit. Dia mengatakan agar hal itu harus segera diterapkan untuk membantu benahi defisit BPJS Kesehatan.
"Bukankah Presiden di mana-mana selalu ngomong Revolusi Industri 4.0, 'unicorn', 'decacorn', atau tol langit? Harusnya semua itu segera diterapkan untuk membenahi @BPJSKesehatanRI," tuturnya.
(fdl/fdl)
