DPR Cecar OJK Soal Bumiputera, Jiwasraya hingga Muamalat

Jakarta - Komisi XI mempertanyakan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama ini. Sebab instansi otoritas, pengawas sekaligus regulator industri keuangan itu tak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti yang menimpa Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera hingga Bank Muamalat.

Kritikan itu muncul dari berbagai mulut anggota Komisi XI saat rapat kerja dengan OJK siang ini. Salah satunya dari mulut Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakun yang mempertanyakan lambannya penyelesaian masalah dari 3 perusahaan tersebut.

"Ini kita lihat ke dalam sudah seberapa jauh pengawasannya. Kita sudah lama menanti ini. Saya ngomong ini karena saya termasuk yang sudah memberikan waktu yang cukup kepada OJK supaya masalah-masalah ini tidak noise di publik," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Senada dengan Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy dari Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan fungsi dari OJK sendiri. Dia yang mengaku turut membentuk OJK sejak awal mengaku kecewa dengan banyak permasalahan pelik yang muncul.

Baca juga: Menanti Penolong Nyawa Jiwasraya

"Kalau semua masalah kni muncul kemana fungsi OJK selama ini? Yang terjadi sekarang asuransi Bumiputera, Jiwasraya, Bank Muamalat. Pengawasannya di mana sampai saat ini. Karena mereka juga tidak akan menjalankan usahanya kalau tidak ada izin dari OJK," ujarnya.

Vera bahkan mengusulkan adanya badan supervisi untuk mengawasi OJK. Sebab menurutnya OJK selama ini juga sudah berlaku sebagai badan yang super body.

"Saya ingin ada badan super visi OJK. Karena siapa yang akan mengawasi agar tidak terjadi kegagalan seperti ini di kemudian hari," tuturnya.

Sedangkan Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian mengingatkan OJK bahwa tugasnya sangat berat. Sebab di tengah berbagai masalah tersebut terdapat uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Serikat Pekerja Ingatkan Direksi soal Sejarah Bumiputera

"Efektivitas OJK ini dimana sampai muncul kasus-kasus seperti itu. Kalau dilihat dari kinerjanya dilihat goalnya bukan prosesnya. Kok bisa terjadi seperti itu. Ada dua asuransi besar itu uang rakyat itu yang terancam. Sampai berapa triliun yang bermasalah," tegasnya.


(das/zlf)