Pernah Ada Eks Orang Istana Jadi Direksi Jiwasraya

Jakarta - Komisi VI DPR RI meminta anggota dewan direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018 dicekal. Mereka dianggap yang paling bertanggung jawab atas kusutnya permasalahan pembayaran polis bancassurance nasabah.

Mereka dinilai lalai dalam menjaga prinsip kehati-hatian saat menjual produk JS Saving Plan dalam kurun waktu 2014-2018 hingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan nasabah.

Salah satu direksi Jiwasraya saat itu adalah Hari Prasetyo yang menjabat sebagai direktur keuangan. Hari juga ditunjuk Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis.

Dia bergabung berbarengan dengan Ali Mochtar Ngabalin yang ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

Namun, untuk periode sekarang, belum diketahui apakah Hari masih menjabat sebagai tenaga ahli utama di KSP. Demikian disampaikan Ngabalin kepada CNBC Indonesia, seperti dilansir detikcom Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Ternyata Jiwasraya Pernah Mau Disuntik APBN, tapi Batal

"Sudah tidak adinda. Tapi saya belum tahu ya karena sampai sekarang belum ada pemilihan tenaga ahli. Baru ada pemilihan deputi," katanya.

Uniknya, secara pribadi Ngabalin mengaku tidak mengenal secara personal Hari Prasetyo. Dia bahkan mengaku ingin mengetahui latar belakang mengapa sosok Hari ditanyakan.

Sementara eks Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Ifdhal Kasim mengaku belum mengetahui apakah Hari akan dipanggil lagi sebagai tenaga ahli utama di lembaga itu.

"Saya belum tahu mas," ujarnya.

Namun yang pasti, Ifdhal mengaku masih diminta menjabat sebagai tenaga ahli utama. Ia baru akan mulai bertugas pada Januari 2020 mendatang.

Baca juga: Terkuak! Ada Pemda Minta Biaya Pemeliharaan Aset 'Hantu'

(fdl/fdl)