Soal Pansus Jiwasraya, BUMN: Siapa yang Dirugikan? Nasabah

Soal Pansus Jiwasraya, BUMN: Siapa yang Dirugikan? Nasabah

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 13 Jan 2020 22:30 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Kementerian BUMN merespons wacana pembentukan panitia khusus (pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Termasuk memberi tanggapan pada Anggota Komisi VI Andre Rosiade yang mendukung pembentukan pansus ini.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mendatangkan investor untuk menyelamatkan Jiwasraya. Dia tak mempermasalahkan pembentukan pansus, asal pansus ini tidak membuat investor menunda untuk menyuntik modal.

"Seperti kami katakan sebelumnya bahwa untuk pansus kita lagi cari investor, jadi kalau ada keyakinan investor akan langsung masuk, kalau ada pansus silakan, tapi ada keyakinan. Tapi kalau misalnya investor menunggu selesainya politik, siapa yang dirugikan? Nasabah," katanya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah nasabah mau menunggu pansus selesai, atau nasabah mau dananya kembali cepat, pilihannya seperti itu," tambahnya.

Arya pun kemudian menyinggung Andre Rosiade. Dia bilang, jika Andre mengusulkan pansus dan investor langsung mau masuk maka tidak masalah. Namun, jika adanya pansus membuat investor menunggu maka Andre mempertanggungjawabkan hal itu ke nasabah.

"Tadi kan misalnya ada Andre, kalau Mas Andre yakin mengusulkan pansus uang nasabah bisa dikembalikan dengan cepat, silakan. Tapi kalau ternyata dibuat seperti itu ternyata terbalik, investor nunggu pansus selesai mungkin, Bang Andre bisa mempertanggungjawabkan ke nasabah," paparnya.

Dengar kata nasabah di halaman selanjutnya.


Terpisah, Nasabah Jiwasraya Budi Setiyono menolak pembentukan pansus didasarkan pada trauma kasus Bank Century yang hingga kini tidak menemui kejelasan. Lantaran, banyak nasabah yang tidak dibayar.

"Yang ada pansus hanya membuat gaduh dan tidak menjamin pengembalian uang kami. Kami trauma dengan pansus Century yang akhirnya uang nasabah tidak kembali," kata Budi dalam keterangannya.

Mengenai penolakan terhadap pembentukan pansus Jiwasraya, Budi bilang, sudah seyogyanya jajaran DPR dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal upaya penyelamatan Jiwasraya. Bukan malah menjadikan kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 13,7 triliun ini sebagai komoditas politik.

"Saya harap kasus Jiwasraya tidak digoreng ke politik karena di beberapa kesempatan sudah jelas kok siapa yang korupsi di sini. Tinggal ditindak saja! Jadi kami harap agar kasus Jiwasraya bisa ditangani secara efektif agar uang kami kembali," kata Budi.

Sebelumnya, Andre Rosiade, meminta pimpinan DPR segera menggelar rapat dengan semua pimpinan fraksi untuk membicarakan perihal realisasi pembentukan pansus Jiwasraya. Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra itu berharap DPR bisa membongkar sengkarut keuangan Jiwasraya.

"Harapan saya, pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, ada di depan mata kita semua skandal Jiwasraya yang jauh lebih besar dari pada skandal Century," kata Andre dalam rapat paripurna, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

"Harapan saya, tentu, dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat paripurna kita hari ini, agar pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan pansus Jiwasraya bisa dibentuk hingga kita bisa bongkar kasus ini," imbuhnya.


Simak Video "Video: Kejagung Ungkap Cara Jiwasraya Manipulasi Kerugian"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads