Banyak Penolakan, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Perlu Dikaji Ulang

Soraya Novika - detikFinance
Senin, 20 Jan 2020 09:32 WIB
Ilustrasi/Foto: Istimewa
Jakarta - Meski sudah resmi berjalan sejak awal 2020 silam, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang ditolak banyak pihak.

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pun berinisiatif untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Menurut Terawan, pihaknya akan kembali melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan per Senin (20/1/2020) mendatang mengenai kelanjutan nasib kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Lantas, seberapa besar urgensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini terutama bagi kepentingan banyak masyarakat?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya bukanlah urgensi yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di tubuh layanan kesehatan masyarakat itu.

"Sebenarnya kalau bicara perlu tidaknya, saya memang tidak melihat urgensinya secara langsung ya. Sebab kalau alasannya untuk menutup defisit, maka kita perlu menyisir dulu penyebab defisitnya selama ini itu dari mana," ujar Yusuf kepada detikcom, Minggu (19/1/2020).


Menurutnya, pemerintah masih mampu menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan tanpa harus menaikkan iurannya yang makin membebankan masyarakat. Salah satunya yakni bisa menggunakan iuran keuangan BPJS itu sendiri. Adapun iuran keuangan BPJS Kesehatan yang dimaksudnya adalah menggunakan rasio likuditas.

Sebagaimana diketahui, suatu perusahaan dapat dikatakan sehat apabola rasio likuiditasnya telah mencapai 100%. Sedangkan, rasio likuitas BPJS Kesehatan sendiri sudah melebihi itu yakni mencapai 120%. Kondisi ini menunjukkan kemampuan pengelolaan keuangan yang relatif baik.

Klik halaman berikutnya >>>
Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit"
[Gambas:Video 20detik]