Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 04 Feb 2020 18:50 WIB

DPR Belum Restui OJK Bangun Kantor Baru, Apa Alasannya?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Gedung OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun lalu telah melakukan ground breaking gedung baru di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD).

Namun pembangunan belum terealisasi hingga kini, padahal pembangunan ditargetkan selesai pada 2021 mendatang.

Anggota komisi XI DPR RI, Andreas Edy Susetyo, menjelaskan ada beberapa hal yang belum diselesaikan oleh OJK, salah satunya adalah masalah pengeluaran.

Hal ini karena OJK menjadi lembaga yang akan ikut pindah ke ibu kota baru.

"Dalam penegasan dalam pemberian persetujuan anggaran, pengeluaran pembangunan gedung belum disetujui DPR. Kegiatan menyangkut hal ini, apa yang menjadi catatan untuk menyetujui anggaran bisa diikuti dan dipatuhi oleh OJK," kata dia, di Komisi XI, DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, enggan menjelaskan secara rinci mengenai detail rencana pembangunan gedung baru OJK. Ia lebih memilih menjelaskan hal itu secara tertutup dalam Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Industri Jasa Keuangan DPR RI.

"Untuk berapa hal akan kami jawab detail dalam Panja," jelasnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika seluruh Kementerian dan Lembaga harus ikut pindah ke ibu kota baru, meski tidak seluruhnya. Kementerian dan Lembaga itu wajib memiliki kantor pusat di ibu kota baru nantinya.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Lembaga. Di mana seluruh Kementerian dan Lembaga harus berada di Ibu Kota.

Tak hanya itu, jika mengacu pada Undang-Undang, lembaga yang menangani keuangan juga harus ikut pindah ke ibu kota baru. Artinya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Jika ingin tidak dipindahkan, maka pemerintah harus membuat regulasi baru. Sehingga BI dan OJK tidak perlu ikut pindah dan regulasi mengenai perbankan tidak terganggu.

"Lembaga menangani keuangan, BI, OJK, dan LPS juga harus pindah. Terutama OJK, BI, dan Kemenkeu kalau sentralnya masih di Jakarta akan ada konsekuensi regulasinya," kata Sri Mulyani.



Simak Video "Ini Perusahaan Leasing yang Kasih Keringanan Pembayaran"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com