Sistem Devisa Bebas RI Belum Munculkan Defisit Valas

Jakarta - Meski sistem devisa bebas yang dianut Indonesia memunculkan capital flight, namun sejauh ini Indonesia masih jauh dari ancaman defisit valas."Saya rasa defisit valas tidak akan terjadi," kata pengamat valas Pardi Kendi dalam diskusi mengenai prospek perbankan di sebuah restoran di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2005).Menurut Direktur Umum Bank Buana ini, defisit valas akan terjadi jika muncul ketidakpercayaan terhadap rupiah. "Artinya adanya capital flight atau terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik sehingga membuat investor lari," ujar Pardi.Senada dengan Pardi Kendi, pengamat ekonomi Indef Iman Sugema meyakini ancaman defisit valas tidak akan terjadi karena semua orang lebih menyukai stabilitas. "Artinya tetap diterapkan rezim devisa bebas, namun juga capital control di dalamnya," ujar Iman.Saat ini, Iman menilai Bank Indonesia (BI) sudah menerapkan sistem itu, seperti pembatasan transaksi, marjin trading dibatasi serta GWM yang dinaikkan.Ditemui terpisah, Direktur Direktorat Perencanaan Strategis dan Humas BI Halim Alamsyah mengatakan, defisit valas terjadi jika tabungan rupiah jumlahnya jauh lebih besar daripada investasi rupiah. Selain itu, investasi dolar itu jauh lebih besar daripada tabungan dolarnya. "Ini ada yang namanya gap di valas," tambah Halim.Menurut Halim, harus ada perubahan kebijakan di sektor sektor riil yang bisa mendorong pemasukan valas melalui ekspor maupun investasi. Jika hal tersebut tidak segera dilakukan, maka posisi rupiah akan terus tertekan."Makanya masalah ini tidak bisa dipecahkan otoritas moneter. Saya kira harus dari kebijakan industri. Fiskal juga nggak bisa karena fiskal hanya mengelola arus sisi permintaan. Kalau ini harus dari sisi sektoral, sisi kebijakan industri dan kebijakan perdagangan dalam rangka memberikan iklim investasi yang lebih berorientasi ekspor," urai Halim.Ditegaskan Halim, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka gap valas akan selalu muncul. Alternatif penyelesaian dari sisi moneter adalah melalui pengembangan pasar obligasi, pasar dana jangka panjang."Itu juga akan lebih merasionalkan yield SUN yang sekarang terlalu tinggi. Itu akan membawa suku bunga jangka panjang lebih optimal, sehingga itu betul-betul menunjukkan biaya kelangkaan dana jangka panjang sebenarnya, karena pasar dana jangka panjang menjadi lebih dalam dan lebih banyak pelakunya," papar Halim.Pardi Kendi menambahkan, hingga saat ini BI belum memberikan sinyal-sinyal akan menutup sistem rezim devisa bebas. Namun jika rezim ini diganti, dipastikan Indonesia akan mendapat protes dari sejumlah kalangan."Di era globalisasi, jika dilakukan rezim devisa tertutup, pasti akan menuai protes, karena saat ini kita masih mengandalkan obligasi dari luar negeri serta pinjaman dari luar negeri," kata Pardi.Namun menurutnya, jika rezimnya terlalu bebas juga tidak terlalu baik untuk kestabilan kurs. "Bebas boleh, tapi jangan membuka diri terlalu lebar," tukasnya.Ia mencontohkan seperti negara-negara tetangga yang juga menerapkan rezim devisa bebas, namun otoritas moneternya tetap melakukan pengetatan-pengetatan. "Bahkan di Amerika pun rezim yang diterapkan juga tidak terlalu bebas," tambahnya. (qom/)