Dirut BNI: Kepemilikan Tunggal Bank Upaya Koreksi Cerdas BI

Jakarta - Kebijakan kepemilikan tunggal atau single presence policy di bank-bank mendapat acungan jempol. Kebijakan itu juga dinilai sebagai upaya koreksi yang cerdas dari Bank Indonesia (BI).Pujian itu disampaikan oleh Dirut BNI Sigit Pramono di sela-sela sertijab Menkeu dari Jusuf Anwar ke Sri Mulyani Indrawati di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (7/12/2005)."Saya pikir itu suatu upaya koreksi yang cerdas dari BI, karena dulunya kan BI terlanjur membolehkan pemegang saham memiliki sampai 90 persen saham. Bahkan pemilik asing pun boleh," puji Sigit.Sigit berharap dengan penerapan single presence policy, maka kegiatan perbankan ke depan akan lebih baik. Hal ini dikarenakan pemilik bank akan dibatasi mayoritasnya, sehingga perusahaan atau bank betul-betul bisa menjalankan good corporate governance.Di negara mana pun, lanjut Sigit, yang disebut sebagai good corporate governance adalah suatu cara untuk mengurangi kontrol dari pemilik tunggal atau pemegang saham terbesar di suatu bank."Kalau Anda lihat Citibank misalnya, pangeran dari Arab itu, meskipun ia pemilik terbesar, namun saham kepemilikannya hanya sedikit sekali," ungkap Sigit.Menurut Sigit, efek dari penerapan single presence policy nantinya akan menimbulkan percepatan dari konsolidasi perbankan dan juga divestasi.Namun demikian, Sigit mengingatkan harus ada peraturan yang ketat dan kontrol, serta waspada terhadap proses-proses divestasi. Hal itu untuk menghindari adanya penunjukan nama-nama nominatif, padahal nama-nama tersebut merupakan suatu kelompok dari pemegang saham terbesar dari beberapa bank.Sebelumnya, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengungkapkan, BI akan menerapkan single presence policy yang dimaksudkan untuk menata perbankan Indonesia dan mempercepat konsolidasi. Nantinya, pemegang saham pengendali tidak boleh memiliki lebih dari satu bank. (qom/)