Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 07 Apr 2020 06:02 WIB

Berapa Tarif BPJS Kesehatan Setelah Ada Putusan MA?

Hendra Kusuma - detikFinance
Menkeu Sri Mulyani Indrawati usulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di semua golongan. Hal itu dilakukan untuk menutup defisit keuangan di BPJS Kesehatan. Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Per tanggal 1 April 2020 iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih normal. Belum mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat khususnya peserta bukan penerima upah (PBPU) atau bukan pekerja (BP) alias peserta kelas mandiri yang membayar iuran dengan tarif yang dibatalkan oleh MA.

BPJS Kesehatan mengungkapkan besaran iuran kepesertaan yang harus dibayar sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Hal itu menyusul Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menyatakan pembatalan kenaikan iuran hanya terjadi pada kelas mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) atau bukan pekerja.

"Kan Perpres 75 Tahun 2019, khusus segmen PBPU atau mandiri dibatalkan MA. Jadi akan kembali ke angka besaran sebelum Perpres 75 Tahun 2019," kata Iqbal saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (6/4/2020).


Sedangkan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI), Iqbal mengaku akan tetap sebesar RP 42.000 per bulan per orang. Perlu diketahui PBI ini merupakan peserta yang iurannya mendapat bantuan dari pemerintah.

Iuran yang dibatalkan oleh MA tertuang pada pasal 34 yang berbunyi:

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com