.webp)
Pembahasan terkait usulan cetak uang ini dilakukannya bersama tokoh lain yakni ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Prof. Dr. Didik J. Rachbini, anggota Komisi XI dari fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun, dan mantan Ketua KEN (Komite Ekonomi Nasional) Sutrisno Bachir dalam sebuah webinar yang digelar Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sabtu (9/5) lalu. Adapun pembahasan-pembahasan panas yang terdapat dalam webinar tersebut diungkapkan Dahlan dalam tulisannya di laman disway.id.
Dalam tulisannya, Dahlan mengungkapkan alasan fraksi Golkar yang sudah bulat terkait usulan cetak uang ke BI. Alasan itu diungkapkan Misbakhun bahwa partainya itu punya kepedulian besar agar ekonomi Indonesia kembali pulih akibat gempuran virus Corona (COVID-19).
"Golkar sangat peduli bagaimana membangun kembali ekonomi yang hancur ini. Coba, siapa yang tidak setuju cetak uang ini. Tanya mereka, lantas apa jalan keluarnya?. Nggak ada kan? Hanya utang kan. Golkar harus cari jalan keluar," ungkap Misbakhun seperti yang dikutip detikcom, Selasa (12/5/2020).
Menurut Misbakhun, partainya itu sudah bertekad untuk tetap meneruskan usulan pencetakan uang. Ia pun yakin usulan dari Golkar ini punya posisi yang kuat.
"Kuat sekali. Apalagi posisi Golkar di pemerintahan sangat kuat. Ketua Umum Golkar, Ir. Airlangga Hartarto kan menjadi Menko Perekonomian," kata Misbakhun.
Namun, Dahlan menuliskan bahwa Sutrisno mengingatkan skenario bisnis dibalik usulan cetak uang itu menurut keterangan Dahlan,
"Sutrisno Bachir kelihatannya cocok dengan ide cetak uang itu. Mungkin karena ia juga pengusaha sukses. Hanya ia mengingatkan jangan-jangan ada skenario bisnis di balik cetak uang itu," tulis Dahlan.
Bahkan, menurut Dahlan, Sutrisno menyinggung soal program Kartu Pra Kerja yang dinilainya juga sangat diperjuangkan Golkar agar terlaksana.
"Motornya semua ini kan Golkar. Kita semua tahu bagaimana Golkar. Coba yang di balik Kartu Prakerja itu siapa?" ujar Sutrisno.
Dalam kesempatan yang sama, Didik Rachbini terus mengingatkan Misbakhun terkait risiko inflasi tinggi yang menghantui usulan cetak uang. Ia mengingatkan sejarah Indonesia yang sudah pernah merasakan pahitnya krisis ekonomi akibar inflasi tinggi pada tahun 1950.
"Itu pernah dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dari Partai Masyumi. Inflasi langsung naik 1000%," tutur Didik.
Didik pun terus meminta agar usulan ini kembali dipikirkan secara matang.
"Saya tidak mengatakan teori yang disampaikan Pak Misbakhun itu salah. Di sini tidak ada salah atau benar.Yang ada adalah risiko-risiko. Mana yang buruk dan mana yang lebih buruk," imbuh Didik.
"Pada akhirnya politik yang akan menang. Bukan teknokrat," sambung Didik.
(dna/dna)
