Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Direksi BPJS Kesehatan

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 13 Mei 2020 15:58 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Setpres
Jakarta -

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk evaluasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan beserta yang terlibat dalam Jaminan Kesehatan (JKN). Hal itu menyusul adanya rencana iuran BPJS Kesehatan yang akan kembali dinaikkan.

"Presiden harus melakukan evaluasi kepada seluruh anak buahnya yang terkait JKN, terutama evaluasi kinerja Direksi BPJS Kesehatan," kata Timboel melalui keterangan resmi yang dikutip detikcom, Rabu (13/5/2020).

Timboel menjelaskan soal Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan, yang mana pos penerimaan menjadi Rp 135 triliun. Belum lagi ditambah pendapatan dari pajak rokok yang bisa mencapai Rp 5 triliun jika Pemerintah Daerah membayar pajak rokok sesuai Pasal 99 dan 100 Perpres No. 82 tahun 2018.

Sedangkan beban biaya dinilai masih lebih rendah daripada penerimaan. Harusnya tahun 2020 bisa surplus Rp 1,7 triliun.

"Tahun lalu beban biaya Rp 108 triliun. Kalau pun naik 10% di 2020 maka beban biaya jadi Rp 118,8 triliun. Ditambah utang BPJS ke RS-RS di 2019 yaitu Rp 15 triliun. Jadi total Rp 133,8 triliun. Ini ditambah biaya operasional BPJS Kesehatan sekitar Rp 5 triliun. Dari analisa biaya ini saja seharusnya BPJS bisa surplus di 2020 sebesar Rp 1,7 triliun," urainya.

"Itu pun surplus bisa lebih besar bila BPJS mau serius mengawasi fraud di RS, dan mengawasi puskesmas dan klinik yang suka merujuk pasien ke RS sehingga biaya muncul di RS," tambahnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Iuran BPJS Naik, Pemerintah Masih Subsidi Peserta Kelas III"
[Gambas:Video 20detik]