Soal Usul Cetak Uang Rp 600 T, Golkar: Bukan Ide Fraksi

- detikFinance
Rabu, 13 Mei 2020 16:33 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: grandyos zafna
Jakarta -
"Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide fraksi partai Golkar"M Sarmuji, Sekretaris Poksi XI DPR

Anggota Komisi XI Mukhamat Misbakhun dari fraksi Golkar mengatakan usulan cetak uang Rp 400-600 triliun kepada Bank Indonesia (BI) merupakan keputusan bulat dari partainya tersebut. Hal itu diungkapkan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang melakukan diskusi dengannya melalui webinar pada Sabtu (9/5) lalu dalam laman disway.id.

Namun, hal itu dibantah oleh Sekretaris Poksi XI DPR M Sarmuji yang juga dari fraksi Golkar. Menurut Sarmuji, usulan tersebut bukanlah ide resmi dari fraksinya di DPR.

"Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide fraksi partai Golkar sebagai solusi untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Bahkan ide ini tidak pernah dibahas dalam rapat kelompok fraksi (Poksi XI) atau dikonsultasikan baik kepada pimpinan fraksi maupun kepada pimpinan Poksi XI," kata Sarmuji dalam keterangan resminya, Rabu (13/5/2020).


Menurutnya, fraksi Golkar menyadari betul risiko besar yang mengiringi usulan mencetak uang tersebut, seperti menurunkan tingkat kepercayaan terhadap rupiah, inflasi dan menurunnya nilai kurs yang bisa menimbulkan dampak luas

"Ibarat mengobati sakit, obat bisa lebih berbahaya dari pada penyakitnya," tutur Sarmuji.

Ia menegaskan, poin yang diperdebatkan oleh Komisi XI soal penyelamatan perekonomian bukanlah semata-mata soal cetak uang.

"Kami lebih berkonsentrasi pada penambahan likuiditas, relaksasi kredit, pemulihan ekonomi, insentif fiskal, pembelian obligasi pemerintah oleh BI dengan bunga rendah untuk meringankan beban pemerintah dan hal- hal lain yang terkait dengan itu," ucapnya.

Menurutnya, pernyataan Misbakhun dalam webinar yang digelar Dahlan Iskan tersebut tidaklah mewakili sikap fraksi Golkar.

"Pandangan saudara Misbakhun dalam salah satu webinar, tidak mewakili sikap Partai maupun sikap fraksi partai Golkar," pungkasnya.

Sebelumnya, Dahlan menuliskan dalam laman disway.id bahwa Misbakhun mengatakan Golkar sudah bertekad untuk tetap meneruskan usulan pencetakan uang. Misbakhun juga meyakini usulan dari Golkar ini punya posisi yang kuat.

"Kuat sekali. Apalagi posisi Golkar di pemerintahan sangat kuat. Ketua Umum Golkar, Ir. Airlangga Hartarto kan menjadi Menko Perekonomian," kata Misbakhun seperti dikutip dari tulisan Dahlan di laman disway.id, Selasa (13/5/2020).



Simak Video "Pimpinan DPR Akan Panggil Komisi VII, Buntut Pelibatan CSR"
[Gambas:Video 20detik]
(Vadhia Lidyana/dna)