Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali digugat ke Mahkamah Agung (MA) karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Gugatan itu diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).
KCPDI merupakan pihak yang sebelumnya menggugat kenaikan BPJS lewat Perpres Nomor 75/2019. MA memenangi gugatan KCPDI dan mengembalikan iuran BPJS Kesehatan ke tarif semula.
Dengan mengajukan kembali gugatan ke MA, apakah gugatan komunitas ini kembali diwujudkan MA? Sebelum jauh ke sana, simak dulu perjalanan naik turun iuran BPJS Kesehatan.
Dari rangkuman detikcom, Rabu (20/5/2020), keputusan menaikkan iuran awalnya tertuang pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini pemerintah menaikkan iuran hingga dua kali lipat di semua kelas mandiri maupun peserta penerima bantuan iuran (PBI).
Pada saat itu, pemerintah menetapkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) mencapai Rp 160.000 per orang per bulan di kelas I. Angka ini naik 100% jika dibandingkan iuran sebelumnya sebesar Rp 81.000 per orang per bulan. Untuk kelas II naik 115% menjadi Rp 110.000 per orang per bulan dari yang sebelumnya Rp 51.000 per orang per bulan.
Sedangkan untuk kelas III naik 64,70% menjadi Rp 42.000 per orang per bulan dari yang sebelumnya hanya Rp 25.500 per orang per bulan. Iuran kelas III peserta mandiri ini besarannya sama dengan yang dibayarkan pemerintah untuk peserta PBI yang jumlahnya sekitar 133,5 juta orang yang berasal dari pemerintah pusat sebanyak 96,5 juta orang dan daerah sebanyak 37 juta orang.
Iuran ini berlaku pada 1 Januari 2020, namun tidak lama implementasinya ada yang menggugat Perpres 75 Tahun 2019 ke MA, mereka adalah KPCDI. Hasilnya MA membatalkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan besaran iuran yang berlaku mengacu pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018.
Akhirnya iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas kembali ke aturan sebelumnya, yaitu untuk kelas I sebesar Rp 81.000 per orang per bulan, kelas II Rp 51.000 per orang per bulan, kelas III Rp 25.500 per orang per bulan.
Keputusan MA yang membatalkan penyesuaian itu terjadi pada awal Maret 2020 yang tertuang pada Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020. Dalam putusan itu pemerintah juga diberikan waktu selama 90 hari ke depan untuk menganulir penyesuaian iuran yang sudah dilakukan sejak awal tahun 2020.
Berlanjut di halaman berikutnya.
Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit"
[Gambas:Video 20detik]
