Jokowi Pertimbangkan Pengawasan Bank Kembali ke BI, OJK Buka Suara

Danang Sugianto - detikFinance
Jumat, 03 Jul 2020 06:07 WIB
Logo Bank Indonesia
Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance
Jakarta -

Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengembalikan wewenang pengawasan perbankan di Indonesia ke Bank Indonesia (BI). Selama ini kewenangan itu dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BI sendiri pernah menjadi regulator dan pengawas bank di Indonesia. Namun pada akhir 2013 kewenangan itu dialihkan ke OJK yang juga baru dilahirkan.

Kali ini, Presiden Jokowi dikabarkan tengah mempertimbangkan mengembalikan peran itu ke BI karena ketidakpuasan akan kinerja OJK selama pandemi. Hal tersebut disampaikan oleh dua orang sumber yang diberi pengarahan tentang masalah ini, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/7/2020).

OJK didirikan berdasarkan undang-undang tahun 2011 untuk mengawasi lembaga keuangan. OJK dibentuk dengan best practice dari struktur regulasi jasa keuangan Inggris saat itu. Sumber menyebutkan, Indonesia saat ini tengah melihat Prancis, yang memiliki otoritas administratif independen di bawah bank sentral yang mengawasi perbankan.

"BI sangat senang tentang ini. Tetapi akan ada tambahan untuk KPI (key performance indicator), akan diberitahu untuk tidak hanya menjaga mata uang dan inflasi, tetapi juga pengangguran," kata sumber.

Baik BI maupun juru bicara Presiden tidak menanggapi mengenai hal ini. Seorang juru bicara OJK menolak berkomentar pada saat ini tentang kemungkinan transfer otoritas pengaturan.

Juru bicara OJK mengatakan OJK mulai mendesak bank untuk merestrukturisasi pinjaman pada 26 Februari, dan memperkenalkan insentif pada akhir 16 Maret, sehingga mencegah perlunya bank untuk menyiapkan ketentuan yang cukup besar untuk kredit macet.

Perkembangan terjadi ketika pemerintah menegosiasikan bantuan bank sentral untuk mendanai defisit fiskal yang membengkak karena dampak COVID-19. Pada rapat kabinet 18 Juni, Presiden Jokowi mengatakan dia akan merombak kabinetnya atau membubarkan badan-badan pemerintah jika dia merasa mereka tidak berbuat cukup mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Ini Perusahaan Leasing yang Kasih Keringanan Pembayaran"
[Gambas:Video 20detik]