Ketua MPR Dorong NU & Muhammadiyah Ambil Saham Bank Muamalat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong dua organisasi umat Islam terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk bisa mengambil alih kepemilikan saham Bank Muamalat.

Hal itu bertujuan agar kedaulatan bank syariah pertama di Indonesia tersebut bisa sepenuhnya berada di tangan anak bangsa, sekaligus sebagai upaya penyelamatan atas berbagai sengkarut yang dialami Bank Muamalat.

"Bank Muamalat juga harus melakukan berbagai perbaikan. Melihat catatan kinerja di tahun 2019, Bank Muamalat hanya mengumpulkan laba bersih Rp 16 miliar, padahal di tahun 2018 bisa mencapai Rp 46 miliar. Rasio pembiayaan bermasalah atau NPF gross naik dari 3,87% menjadi 5,22%. Sedangkan NPF Nett naik dari 2,58% menjadi 4%. Sementara rasio kecukupan modal naik tipis dari 12,34% menjadi 12,4%," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Kamis (30/7/2020).

Hal itu ia sampaikan saat menerima Perkumpulan Pemegang Saham Indonesia Bank Muamalat (PPSI Bank Muamalat) di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, hari Rabu (29/7). Bamsoet juga menyoroti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tujuh perbankan belum sesuai ketentuan. Salah satu bank tersebut adalah Bank Muamalat.

"BPK menilai OJK tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan koreksi atas nonperforming loan (NPL), cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), dan/atau kewajiban penyediaan modal minimum sesuai hasil pemeriksaan. Akibatnya, status pengawasan Bank Muamalat hingga 2019 dinilai tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya. Untuk itu, sekali lagi kami mengingatkan OJK agar menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh agar desakan evaluasi dan pembubaran lembaga tersebut tidak semakin kencang," imbuh Bamsoet.

Bamsoet pun menilai sebagai langkah awal penyelamatan PPSI Bank Muamalat yang mengakomodir 8 ribu lebih pemegang saham lokal minoritas dalam RUPS yang akan berlangsung pada 31 Agustus 2020 mendatang, bisa mendorong Direksi Bank Muamalat melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu untuk mengetahui lebih jauh kondisi Bank Muamalat. Sekaligus meminta adanya komisaris independen berasal dari para pemegang saham minoritas.

"Untuk menindaklanjuti hasil ikhtisar BPK dan berbagai kemelut lainnya di Bank Muamalat, PPSI bisa beraudiensi dengan Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja BPK dan OJK. Sehingga Komisi XI, OJK, dan BPK bisa lebih jauh mendalami kondisi Bank Muamalat. Kredibilitas Bank Muamalat di mata masyarakat masih sangat baik. Solvabilitas berupa aset yang dimiliki juga masih baik. Jika tak dikelola secara baik, ummat lah yang akan dirugikan," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, pengurus PPSI Bank Muamalat yang turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Syaiful Amir, Dewan Pembina Suyatno, Bendahara Umum Andre Hartawan, dan Sekretaris Ahmad Sehu Ibrahim.