Jokowi Rombak Aturan Penempatan Dana PEN di Bank

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 06 Agu 2020 20:31 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Aturan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dirombak Presiden Joko Widodo. Perombakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2020 yang intinya tentang pelaksanaan program PEN dalam penanganan pandemi COVID-19, dan ancaman terhadap perekonomian maupun stabilitas keuangan.

Sebelumnya program PEN itu diatur dalam PP nomor 23 tahun 2020. Dikutip dari dokumen PP 43, aturan yang direvisi adalah pada pasal 10, yang isinya menjadi dalam rangka pelaksanaan program PEN, pemerintah dapat melakukan penempatan dana kepada bank umum mitra.

Bank umum yang menjadi bank umum mitra harus memenuhi kriteria, pertama, memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum. Kedua, mempunyai kegiatan usaha di wilayah Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah negara, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, dan/atau warga negara Indonesia.

Ketiga, memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi oleh OJK, dan melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kemudian, ketentuan pada pasal 11 dalam baru tersebut dihapus. Selanjutnya isi pasal 12 direvisi menjadi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan penjaminan terhadap seluruh penempatan dana oleh pemerintah kepada bank umum mitra sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

Pasal 13 diubah menjadi dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Menteri dan Ketua Dewan Komisioner OJK berkoordinasi untuk melakukan pertukaran data dan informasi untuk Penempatan Dana dalam rangka Program PEN; dan OJK sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Bank Umum Mitra untuk memastikan dana yang ditempatkan oleh Pemerintah digunakan oleh Bank Umum Mitra untuk melakukan kegiatan bisnis dalam rangka Program PEN.

Pasal 14 direvisi menjadi ketentuan mengenai tata cara Penempatan Dana kepada bank umum mitra sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 15 ayat 2 direvisi menjadi investasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMN, pemberian pinjaman kepada lembaga, dan/atau pinjaman PEN Daerah.

Langsung klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3