Pengawasan Bank Kembali ke BI, OJK Bisa Kehilangan Fee Rp 4 T?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Jumat, 04 Sep 2020 14:01 WIB
Seorang petugas mengangkut uang rupiah di sentra kas Bank BRI, di Jakarta, Rabu (28/8/2013). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat membuat beban utang luar negeri bertambah. File/detikFoto.
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pengawasan perbankan disebut-sebut akan kembali ke Bank Indonesia (BI) dari sebelumnya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini adalah wacana lanjutan dari usulan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Jika memang pengawasan kembali ke BI, ini artinya OJK berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan dari pungutan yang berasal dari industri keuangan, yaitu perbankan.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengungkapkan memang OJK saat ini menjadi lembaga yang menarik pungutan dari industri jasa keuangan termasuk industri perbankan. Namun menurut Tauhid wacana ini adalah sesuatu yang tidak diperlukan.

Pasalnya industri perbankan di bawah pengawasan OJK masih sangat baik. Justru yang lebih sering bermasalah adalah industri keuangan non bank (IKNB).

"Di perbankan itu tidak ada masalah dari pengawasan, selama ini masih fine-fine saja. Justru yang bermasalah asuransi, dana pensiun, koperasi dan fintech-fintech bodong," kata Tauhid saat dihubungi detikcom, Jumat (4/9/2020).

Tauhid mengungkapkan bukan pengembalian pengawasan yang seharusnya dilakukan, tetapi adalah penguatan regulasi atau pembenahan di sisi sumber daya manusia (SDM).

"Regulasi harus diperkuat sebenarnya ini tidak perlu-perlu banget kalau dikembalikan. Tapi bisa fungsi pengawasannya dikuatkan, SDM-nya dibenahi kalau misal dewan komisionernya tidak kredibel ya bisa diganti," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Data Nasabah KreditPlus Bocor dan Dijual, Begini Respons OJK"
[Gambas:Video 20detik]