Penguasaan 70% SUN oleh Perbankan Rawan Kartel

Jakarta - Kepemilikan Surat Utang Negara (SUN) yang kini 70 persen dikuasai oleh perbankan dikhawatirkan menghambat perkembangan pasar SUN. Pasalnya, perbankan yang mendominasi SUN ditakutkan menimbulkan halangan (barrier to entry) bagi investor baru dan kecenderungan terjadinya kartel.Kartel adalah suatu perjanjian kolusi sesama produsen sejenis untuk menentukan harga, membagi pasar, dan membatasi produksi pada situasi yang sangat luas untuk meraih laba yang sebesar-besarnya."Bank yang saat ini memiliki 70 persen SUN yang diterbitkan cenderung membuat investor baru tidak nyaman dan kecenderungan praktek kartel yang membuat price discovery (pembentukan harga pasar wajar) yang tidak mencerminkan harga sebenarnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam diskusi dengan para pelaku pasar di Graha Sawala, Departemen Keuangan (Depkeu), Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (11/1/2006).Pemerintah, sebenarnya ujar Sri, menginginkan investor ritel memiliki kepemilikan lebih banyak. Pasalnya, kondisi SUN saat ini, sangat rentan dipengaruhi perilaku perbankan."Untuk itu, Depkeu, Bapepam, Direktorat Pengleolaan SUN dan Bank Indonesia (BI) akan mengembangkan infrastruktur untuk perdagangan SUN ritel. BI juga akan merevisi lending policy dan risk management, sehingga bank bisa fokus pada fungsi intermediasinya," papar Sri.Sri menegaskan, perluasan investor dan integritas pasar modal merupakan salah satu fokus pemerintah. Untuk itu, pemerintah akan mengkaji akar permasalahannya baik dari segi peraturan maupun struktural.Berdasarkan data yang dikemukakan Menkeu, dari total SUN saat ini sebesar Rp 405 triliun, Sebanyak Rp 291,5 triliun dimiliki oleh bank. Sedangkan asuransi memiliki Rp 30 triliun, dana pensiun Rp 20,1 triliun, asing Rp 19,3 triliun BI Rp 8,1 triliun dan lainnya Rp 4,1 triliun.Price DiscoverySementara mengenai penunjukkan mekanisme price discovery, Ketua Bapepam Darmin Nasution menyatakan pihaknya telah melihat presentasi yang dilakukan Bursa Efek Surabaya (BES) dan Himpunan Pedagang SUN (Himdasun)."Beberapa waktu yang lalu BES dan Himdasun sudah mempresentasikan kelebihan masing-masing mengenai mekanisme price discovery. Tapi kita lihat, kita akan kaji yang terbaik," kata Darmin.Menaggapi hal tersebut, Direktur Utama BES Bastian Purnama menegaskan, pihaknya telah memiliki fasilitas dan mekanisme price discovery yang transparan."Jadi silahkan saja ditunjuk, mau pakai yang SRO (Self-Regulatory Organization) atau yang bukan SRO," ujar Bastian.Sedangkan Direktur Eksekutif Himdasun, Yudhi Ismail membantah, pihaknya bersaing dengan BES.Sebaliknya, penentuan price discovery yang dilakukan Himdasun dinilai bisa bersinergi dengan BES."Jadi kita punya referensi sendiri, BES juga punya referensi sendiri. Kalau metodologi kita menggunakan indikatif kuotasi, kalau BES berdasarkan harga terjadi. Nah ini saling sinergi," jelas Yudhi. (ir/)