.webp)
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, bersama Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi dan Dirut BPD NTB Syariah Kukuh Rahardjo melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. Pertemuan tersebut membahas upaya pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Barat dari dampak pandemi COVID-19.
"Pertemuan ini untuk melihat ruang-ruang yang OJK bersama industri jasa keuangan bisa bantu ekonomi NTB bangkit, karena dampak pandemi ini harus diatasi dengan kebijakan yang tidak biasa," kata Wimboh dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2020).
Menurutnya, pemulihan ekonomi nasional bisa dipercepat dengan mendorong bergeraknya perekonomian di daerah yang masih memiliki banyak potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan dengan Gubernur NTB tersebut merupakan rangkaian kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK untuk melihat langsung kondisi perekonomian daerah dan mendiskusikan program-program pemulihan ekonomi yang bisa dilakukan OJK bersama Pemda dan Industri Jasa Keuangan.
Sebelumnya pada Jumat (6/11) dan Sabtu (7/11) kemarin, Wimboh Santoso melakukan pertemuan dengan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Labuan Bajo, NTT dan Gubernur Bali I Wayan Koster di Denpasar.
Lebih lanjut, Wimboh Santoso menawarkan perekonomian NTB bisa didorong dengan membangun klaster-klaster ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan dan bisa menarik perhatian sektor jasa keuangan seperti perbankan maupun pasar modal.
Sementara itu, Dirut BPD NTB Syariah Kukuh Rahardjo mengatakan selama ini OJK sudah secara rutin memberikan dukungan terhadap upaya BPD NTB Syariah dalam menggerakkan perekonomian melalui berbagai program UMKM di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan peternakan.
"Selama ini memang ada keterbatasan dalam menampung produk-produk yang dihasilkan karena belum ada ekosistem yang dibangun," katanya.
Di sisi lain, Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan siap memberikan likuiditas yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian NTB, khususnya di KUR dan pendanaan jangka panjang untuk membangun industri sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah pun menyambut baik kesiapan OJK, Bank Mandiri dan BPD NTB Syariah karena sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat NTB yang sudah dijalankan dalam berbagai program pembangunan seperti pengembangan Bumdes dan kawasan pangan.
"Mudah-mudahan dengan tawaran OJK ini kualitas ekonomi NTB semakin baik dan warga NTB bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri," tuturnya.
Sebagai informasi, hingga 5 Agustus 2020 realisasi kebijakan restrukturisasi kredit di NTB sudah mencapai Rp 1,35 triliun untuk 23.045 debitur Bank Umum. Sementara debitur BPR yang mendapatkan restrukturisasi 5.157 debitur dengan nilai Rp 252,66 miliar. Sedangkan restrukturisasi pembiayaan di NTB sudah diberikan kepada 50.888 kontrak dengan nilai Rp 1,38 triliun.
Secara nasional kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK pada Maret lalu telah berhasil menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Hingga 5 Oktober 2020 realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan mencapai Rp 914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM senilai Rp 361,98 triliun dan 1,65 juta debitur non UMKM senilai Rp 552,69 triliun.
(ega/dna)
