Sistem Kelas BPJS Kesehatan Mau Dihapus, Layanan Berubah?

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 31 Des 2020 12:24 WIB
Sebanyak 651.323 peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kelas III di Banyuwangi, mendapatkan subsidi dari pemerintah. Yakni untuk pembayaran iuran per Juli mendatang.
Foto: Ardian Fanani
Jakarta -

Penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan, yang rencana semula dimulai 2021, mundur ke 2022. Nantinya tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3, yang ada kelas tunggal jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Lalu bagaimana dengan layanan kesehatannya? Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien menjelaskan pemberian layanan kesehatan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan akan sama rata tidak lagi berdasarkan kelas.

Meski begitu, kategori kepesertaan masih tetap ada, yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta penerima upah (PPU), peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

"Prinsipnya, peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan (you get what you need)," kata Muttaqien saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (31/12/2020).

Pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan ini, Muttaqien mencontohkan jika peserta membutuhkan operasi jantung agar bisa dapat kembali normal dan produktif dalam menjalani hidup, maka pelayanan yang diberikan kepada peserta tidak memandang perbedaan ekonomi maupun sosial yang ada.

"Asal sesuai dengan kebutuhan medis peserta, maka pelayanan standar diberikan sesuai kebutuhannya tersebut," jelasnya.

Dengan begitu, para peserta kategori PBI, PPU, PBPU, dan BP mendapatkan pelayanan yang sama nantinya jika kelas tunggal JKN di BPJS Kesehatan sudah berjalan.

"Manfaat medis dan non medis sama, tidak dibedakan, karena kebutuhan standar kesehatan semua orang sama. Hanya saja, sampai sekarang manfaat non medis masih ada perbedaan ini yang akan diperbaiki pemerintah dalam kebijakan kelas standar," tegasnya.

Mengenai pembayaran iuran, menurut Muttaqien tim yang berasal dari DJSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan belum bisa menetapkan. Yang jelas, peserta PBI BPJS Kesehatan tetap mendapat subsidi dari pemerintah.

"Khusus PBI negara tetap akan hadir untuk melindungi masyarakat miskin dan kurang mampu," tutur Muttaqien.

(hek/hns)